Luhut Terus Kurangi Limbah Plastik untuk Pembangunan Berkelanjutan
Rabu, 22 April 2020 - 16:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/SINDOnews
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indonesia tetap bertekad untuk terus mengurangi sampah, khususnya limbah plastik untuk pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan untuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional kami," kata Luhut di Jakarta, Rabu (22/04/2020).
Luhut menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025.
Menurutnya, upaya pengurangan sampah plastik di laut ini harus dilakukan secara terintegrasi dalam lingkup nasional, regional, dan global, terutama melalui pengurangan sampah yang berasal dari aktifitas di darat.
"Saya bangga mengumumkan bahwa Indonesia memilih bukan apa yang mudah, tetapi apa yang benar. Daripada bertahan dengan pendekatan business as usual, kami akan menerapkan pendekatan perubahan sistem penuh untuk memerangi limbah plastik dan polusi," katanya.
Luhut mengatakan, Indonesia bergabung dengan Global Plastic Action Partnership sebuah platform kolaborasi publik dan swasta baru yang diluncurkan di World Economic Forum tahun lalu.
Dari situ, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (NPAP), kemitraan inklusif dan digerakkan oleh solusi untuk mengatasi tantangan polusi plastik, dan kemitraan yang sama saat ini sedang dipersiapkan untuk Ghana, dan segera juga untuk Vietnam.
"Melalui NPAP Indonesia, kami telah menciptakan platform untuk menyatukan pemikiran-pemikiran terbaik Indonesia untuk menghadapi polusi plastik bersama-sama, dari peneliti ke bisnis dan masyarakat sipil. Dengan senang hati, kami meluncurkan dan membagikan kepada Anda hari ini Rencana Aksi berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) NPAP dengan lima intervensi perubahan sistem yang dapat mendukung Indonesia untuk mengurangi 70% polusi plastik pada 2025," ungkapnya.
Intervensi tersebut antara lain mendesain ulang produk plastik dan kemasan dengan penggunaan kembali dan daur ulang bernilai tinggi, dan meningkatkan pengumpulan sampah plastik dengan meningkatkan sistem pengumpulan sektor yang didanai negara dan informal atau swasta.
"Kami berharap Rencana Aksi Indonesia menjadi inspirasi dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, akan memicu kolaborasi dan komitmen yang lebih besar dari orang lain di panggung global. Visi ini melangkah lebih jauh, tujuan kami pada 2040 adalah mencapai Indonesia yang bebas polusi plastik, yang mewujudkan prinsip circular economy, di mana plastik tidak lagi akan dibuang ke lautan, saluran air, dan tempat pembuangan sampah kami, tetapi akan berlanjut untuk memiliki kehidupan baru," paparnya.
"Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan untuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional kami," kata Luhut di Jakarta, Rabu (22/04/2020).
Luhut menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025.
Menurutnya, upaya pengurangan sampah plastik di laut ini harus dilakukan secara terintegrasi dalam lingkup nasional, regional, dan global, terutama melalui pengurangan sampah yang berasal dari aktifitas di darat.
"Saya bangga mengumumkan bahwa Indonesia memilih bukan apa yang mudah, tetapi apa yang benar. Daripada bertahan dengan pendekatan business as usual, kami akan menerapkan pendekatan perubahan sistem penuh untuk memerangi limbah plastik dan polusi," katanya.
Luhut mengatakan, Indonesia bergabung dengan Global Plastic Action Partnership sebuah platform kolaborasi publik dan swasta baru yang diluncurkan di World Economic Forum tahun lalu.
Dari situ, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (NPAP), kemitraan inklusif dan digerakkan oleh solusi untuk mengatasi tantangan polusi plastik, dan kemitraan yang sama saat ini sedang dipersiapkan untuk Ghana, dan segera juga untuk Vietnam.
"Melalui NPAP Indonesia, kami telah menciptakan platform untuk menyatukan pemikiran-pemikiran terbaik Indonesia untuk menghadapi polusi plastik bersama-sama, dari peneliti ke bisnis dan masyarakat sipil. Dengan senang hati, kami meluncurkan dan membagikan kepada Anda hari ini Rencana Aksi berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) NPAP dengan lima intervensi perubahan sistem yang dapat mendukung Indonesia untuk mengurangi 70% polusi plastik pada 2025," ungkapnya.
Intervensi tersebut antara lain mendesain ulang produk plastik dan kemasan dengan penggunaan kembali dan daur ulang bernilai tinggi, dan meningkatkan pengumpulan sampah plastik dengan meningkatkan sistem pengumpulan sektor yang didanai negara dan informal atau swasta.
"Kami berharap Rencana Aksi Indonesia menjadi inspirasi dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, akan memicu kolaborasi dan komitmen yang lebih besar dari orang lain di panggung global. Visi ini melangkah lebih jauh, tujuan kami pada 2040 adalah mencapai Indonesia yang bebas polusi plastik, yang mewujudkan prinsip circular economy, di mana plastik tidak lagi akan dibuang ke lautan, saluran air, dan tempat pembuangan sampah kami, tetapi akan berlanjut untuk memiliki kehidupan baru," paparnya.
(bon)
tulis komentar anda