PNS Perempuan yang Jadi Pejabat Masih di Bawah 20%
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:30 WIB
Menyikapi fakta tersebut, KemenPANRB bersama pemangku kebijakan terkait terus melakukan pemutakhiran pada aturan-aturan yang dianggap bias gender. Dia mengatakan ada beberapa langkah dan rekomendasi yang dapat segera diwujudkan. Misalnya saja membangun sistem flexible working arrangement yang dapat mendorong pemberdayaan perempuan.
Lalu menyediakan fasilitas ramah perempuan seperti child care dan ruang laktasi. Selanjutnya mendorong pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier yang berkelanjutan bagi perempuan.
“Membangun kepemimpinan dan kultur birokrasi yang mendorong kesetaraan gender. Membangun lingkungan non-diskriminatif dan menghargai hak asasi manusia (HAM). Melakukan monitoring dan evaluasi progres penerapan program kesetaraan gender,” ujarnya.
Baca juga: Penunjukannya Dipolitisasi, Sahroni Pastikan Kerjanya Profesional di Ajang Formula E
Pemerintah sebagai enabler juga terus melakukan transformasi melalui talent management, rencana penerapan flexible working arrangement, capacity building, dan tata kerja.
Lalu menyediakan fasilitas ramah perempuan seperti child care dan ruang laktasi. Selanjutnya mendorong pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier yang berkelanjutan bagi perempuan.
“Membangun kepemimpinan dan kultur birokrasi yang mendorong kesetaraan gender. Membangun lingkungan non-diskriminatif dan menghargai hak asasi manusia (HAM). Melakukan monitoring dan evaluasi progres penerapan program kesetaraan gender,” ujarnya.
Baca juga: Penunjukannya Dipolitisasi, Sahroni Pastikan Kerjanya Profesional di Ajang Formula E
Pemerintah sebagai enabler juga terus melakukan transformasi melalui talent management, rencana penerapan flexible working arrangement, capacity building, dan tata kerja.
(uka)
Lihat Juga :