BTN Disiapkan Rights Issue Tahun Depan
Senin, 06 Desember 2021 - 19:32 WIB
Diharapkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN juga semakin kuat untuk menopang penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Indonesia. Foto/Dok
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN sesuai rencana akan disiapkan untuk rights issue pada tahun 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia yang cukup mendesak terutama di tengah ancaman pandemi serta pemanasan global.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, melalui skema rights issue, diharapkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN juga semakin kuat untuk menopang penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
“Adanya permodalan yang cukup baik untuk pembangunan perumahan rakyat, memang tugas dari BTN,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pekan lalu.
Baca Juga: 40 Perusahaan Antre Rights Issue, Incar Dana hingga Rp24,44 Triliun
Erick menuturkan penghimpunan dana dari pasar modal tersebut juga dipilih agar Bank BTN dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa meningkatkan defisit APBN.
“Kami berusaha keras tidak ingin memberikan beban terus menerus kepada pemerintah. Seperti diketahui, defisit anggaran sudah melebihi 3%, ke depan harus kembali 3%,” tutur Erick.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, melalui skema rights issue, diharapkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN juga semakin kuat untuk menopang penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
“Adanya permodalan yang cukup baik untuk pembangunan perumahan rakyat, memang tugas dari BTN,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pekan lalu.
Baca Juga: 40 Perusahaan Antre Rights Issue, Incar Dana hingga Rp24,44 Triliun
Erick menuturkan penghimpunan dana dari pasar modal tersebut juga dipilih agar Bank BTN dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa meningkatkan defisit APBN.
“Kami berusaha keras tidak ingin memberikan beban terus menerus kepada pemerintah. Seperti diketahui, defisit anggaran sudah melebihi 3%, ke depan harus kembali 3%,” tutur Erick.
Lihat Juga :