Pemerintah Bisa Gunakan APBN untuk Pancing Investasi di EBT
Senin, 20 Desember 2021 - 19:29 WIB
Pendanaan energi terbarukan jangan dianggap sebagai beban. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pendanaan energi terbarukan seharusnya tidak dianggap sebagai beban, namun sebuah kesempatan dan strategi untuk mengalihkan investasi dari fosil ke energi terbarukan.
Menurut dia, ada banyak sumber pendanaan yang bisa menjadi sumber investasi energi terbarukan. Salah satunya lewat APBN.
"Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk menarik investasi, misalnya dengan melakukan pemetaan sumber daya energi terbarukan, melakukan riset teknologi, dan mengadakan pilot project untuk proyek baru energi terbarukan yang belum dikembangkan seperti energi laut, serta menyediakan instrument de-risking untuk menarik investasi," ujarnya dalam media briefing Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022 di Jakarta, Senin (20/12/2021).
IESR menyadari bahwa dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya yang besar, sekitar USD20 miliar hingga USD25 miliar per tahun. Perhitungan itu berdasarkan kajian IESR tentang dekarbonisasi sistem energi Indonesia.
Dia melanjutkan, sejumlah peluang pendanaan tersedia dari entitas swasta atau publik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat digunakan untuk membiayai transisi energi.
"Peluang pendanaan ini termasuk insentif pemerintah (fiskal dan non-fiskal), bantuan pembiayaan internasional, dan mekanisme pembiayaan yang lebih tidak konvensional, seperti green bond/sukuk, obligasi daerah, keuangan syariah, dan blended finance," tuturnya.
Sementara itu, Handriyanti Diah Puspitarini (penulis laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022) mengatakan, pemerintah perlu mendorong pengembangkan teknologi yang diproduksi secara lokal untuk menangkap peluang lebih besar seperti penurunan capex proyek energi terbarukan.
Selain itu, pengembang lebih mudah mendapatkan teknologi dengan kualitas tinggi dan harga yang murah tanpa perlu impor. "Dengan demikian, akan banyak investasi bukan hanya pada proyek energi terbarukan sendiri, tetapi ke sektor industri di Indonesia secara umum," ungkapnya.
Dia menilai ada peningkatan kapasitas terpasang dari PLTS dan jumlah kendaraan listrik. Meski begitu, peningkatan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.
"Kapasitas terpasang energi terbarukan terutama dari PLTS menggeliat hanya di 17,9 MWp, dan kendaraan listrik seperti motor listrik mengalami sedikit kenaikan sebanyak 5.486-unit dan mobil listrik sebanyak 2.012 unit. Hal ini dapat menjadi potensi yang perlu dikembangkan di tahun 2022," tuturnya.
Menurut dia, ada banyak sumber pendanaan yang bisa menjadi sumber investasi energi terbarukan. Salah satunya lewat APBN.
"Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk menarik investasi, misalnya dengan melakukan pemetaan sumber daya energi terbarukan, melakukan riset teknologi, dan mengadakan pilot project untuk proyek baru energi terbarukan yang belum dikembangkan seperti energi laut, serta menyediakan instrument de-risking untuk menarik investasi," ujarnya dalam media briefing Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022 di Jakarta, Senin (20/12/2021).
IESR menyadari bahwa dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya yang besar, sekitar USD20 miliar hingga USD25 miliar per tahun. Perhitungan itu berdasarkan kajian IESR tentang dekarbonisasi sistem energi Indonesia.
Dia melanjutkan, sejumlah peluang pendanaan tersedia dari entitas swasta atau publik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat digunakan untuk membiayai transisi energi.
"Peluang pendanaan ini termasuk insentif pemerintah (fiskal dan non-fiskal), bantuan pembiayaan internasional, dan mekanisme pembiayaan yang lebih tidak konvensional, seperti green bond/sukuk, obligasi daerah, keuangan syariah, dan blended finance," tuturnya.
Sementara itu, Handriyanti Diah Puspitarini (penulis laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022) mengatakan, pemerintah perlu mendorong pengembangkan teknologi yang diproduksi secara lokal untuk menangkap peluang lebih besar seperti penurunan capex proyek energi terbarukan.
Selain itu, pengembang lebih mudah mendapatkan teknologi dengan kualitas tinggi dan harga yang murah tanpa perlu impor. "Dengan demikian, akan banyak investasi bukan hanya pada proyek energi terbarukan sendiri, tetapi ke sektor industri di Indonesia secara umum," ungkapnya.
Dia menilai ada peningkatan kapasitas terpasang dari PLTS dan jumlah kendaraan listrik. Meski begitu, peningkatan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.
"Kapasitas terpasang energi terbarukan terutama dari PLTS menggeliat hanya di 17,9 MWp, dan kendaraan listrik seperti motor listrik mengalami sedikit kenaikan sebanyak 5.486-unit dan mobil listrik sebanyak 2.012 unit. Hal ini dapat menjadi potensi yang perlu dikembangkan di tahun 2022," tuturnya.
(uka)
tulis komentar anda