Sri Mulyani Sayangkan Daerah yang Susutkan Belanja Sosial Saat Pandemi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan belanja pemerintah daerah untuk perlindungan sosial justru turun saat pandemi Covid-19. Hingga November 2021, belanja perlindungan sosial di daerah hanya Rp8,4 triliun atau 0,7% dari belanja APBD.



Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, belanja perlindungan sosial di APBD turun 27% dari Rp11,51 triliun. Padahal belanja ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang terdampak selama pandemi.

"Ini artinya daerah mengandalkan sangat banyak belanja dan bansos yang berasal dari pusat bukan dari APBD," kata Sri Mulyani.

APBD sendiri masih lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Saat ini, realiasi keseluruhan belanja APBD sebesar Rp829,67 triliun atau 68,04% dari pagu yang mencapai Rp1.219,38 triliun. Realisasi belanja APBD tumbuh 2,51% dibandingkan November tahun lalu yang sebesar Rp809,38 triliun.



"Belanja pegawai mencapai Rp321,26 triliun atau 38,7% dari APBD, disusul belanja barang dan jasa Rp217,76 triliun atau 26,2% dari APBD," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Selain itu, belanja APBD juga digunakan untuk belanja pendidikan yang mencapai Rp242,76 triliun atau 19,9% dari APBN dan tumbuh 3,2%. Serta belanja kesehatan sebesar Rp140,14 triliun atau 11,5% dari APBD dan tumbuh 7,1%.



Kemudian ada belanja lainnya yang tercatat sebesar Rp199,72 triliun atau 24,1% dari APBD, dan belanja modal sebesar Rp90,93 triliun atau 11% dari APBD hingga akhir November 2021.