Utang RI Rp6.000 Triliun untuk Apa? Ini Jawaban Sri Mulyani
Rabu, 05 Januari 2022 - 17:58 WIB
Menkeu Sri Mulyani memastikan utang negara digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Utang luar negeri Indonesia berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) pada akhir kuartal III 2021 meningkat 3,7% menjadi USD423,1 miliar, atau sekitar dengan Rp6.050,33 triliun (dengan kurs Rp14.300 per USD).
Jumlah utang yang cukup fantastis tersebut kerap menjadi bahan perbincangan oleh berbagai kalangan masyarakat. Mengetahui hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun memberikan penjelasan.
Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Luhut: Nggak Masalah, yang Penting Bisa Bayar
"Sering yang masyarakat dengar utang negara sudah Rp6.000 triliun. Tapi mereka enggak melihat neraca seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (5/1/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan belanja negara dalam APBN didapatkan dari penerimaan negara serta sebagian berasal dari utang. Belanja negara, sambung dia, termasuk di antaranya anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) dan juga perlindungan sosial.
"Ada belanja negara yang bisa dinikmati masyarakat, kayak bansos, belanja pegawai seperti gaji pegawai ASN pusat dan daerah serta tunjangan," paparnya.
Jumlah utang yang cukup fantastis tersebut kerap menjadi bahan perbincangan oleh berbagai kalangan masyarakat. Mengetahui hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun memberikan penjelasan.
Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Luhut: Nggak Masalah, yang Penting Bisa Bayar
"Sering yang masyarakat dengar utang negara sudah Rp6.000 triliun. Tapi mereka enggak melihat neraca seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (5/1/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan belanja negara dalam APBN didapatkan dari penerimaan negara serta sebagian berasal dari utang. Belanja negara, sambung dia, termasuk di antaranya anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk pembayaran gaji pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) dan juga perlindungan sosial.
"Ada belanja negara yang bisa dinikmati masyarakat, kayak bansos, belanja pegawai seperti gaji pegawai ASN pusat dan daerah serta tunjangan," paparnya.
Lihat Juga :