Ketum HIPMI Sebut Perekonomian Indonesia Belum Merdeka
Kamis, 11 Juni 2020 - 01:13 WIB
Saat perayaan ultah HIPMI yang memasuki usia ke-48 tahun pada 2020, Ketua Umum Hipmi mengatakan, kita bisa merdeka dari penjajahan tapi kita belum merdeka dari perekonomian. Foto/Dok
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) telah memasuki usia ke-48 tahun pada 2020 ini. Sebuah usia yang menyiratkan sebuah kedewasaan yang terbentuk dari perjalanan panjang organisasi ini.
Dalam acara hari ulang tahun yang dihadiri oleh para anggota dan para mantan ketua umum (mantum) Hipmi, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming mengatakan, bahwa HIPMI tengah menuju era keemasan yang kini menginjak usia 48 tahun.
"HIPMI di usia 48 tahun apakah kita sudah merdeka dari semuanya? Kita bisa merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari perekonomian. Perjuangan-perjuangan itulah yang harus kita bisa perjuangkan dan kita harus selalu mengingat, tidak ada sejarah negara dan tidak ada sejarah bangsa ini yang bisa merubah. Kecuali yang merubah adalah anak bangsa atau anak muda, maka anak muda itu adalah di HIPMI," ujar Maming dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun HIPMI ke-48, di Jakarta, Rabu (10/6).
HIPMI yang berdiri pada 10 Juni 1972 itu, lanjut Maming, saatnya berjuang menyampaikan cita-cita para pendahulu atau ada 16 mantum yang hadir sebagai perjuangan ekonomi. Salah satunya adalah memperjuangkan untuk harus merdeka dari perekonomian bangsa dan negara. Pihaknya menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini telah menghantam khususnya ke semua lini, tidak lepas dari pengusaha muda.
"Kita minta ke pemerintah dari 34 provinsi, kami sudah rapat untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang diketuai oleh Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani untuk anak-anak HIPMI yang rata-rata mayoritas adalah usaha UMKM. Kita mengumpulkan data untuk meminta relaksasi masalah perbankan dan rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar," ucapnya.
"Saya sudah menyampaikan kalau perusahaan yang pinjamannya di atas Rp 10 miliar itu tidak perlu terlalu ditolong, karena rata-rata perusahaan besar biasanya hubungannya baik dengan bank dan bank takut kehilangan kreditur perusahaan besar," sambungnya.
Menurutnya yang menjadi perhatian penuh, kata Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimatan Selatan itu, adalah pinjaman yang di bawah Rp10 miliar. Para pengusaha UMKM melobi bank agak sulit karena tidak punya nama.
"Sehingga, pengusaha daerah di seluruh Indonesia masih banyak pengusaha-pengusaha HIPMI yang belum mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah," ungkapnya.
Dalam acara hari ulang tahun yang dihadiri oleh para anggota dan para mantan ketua umum (mantum) Hipmi, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming mengatakan, bahwa HIPMI tengah menuju era keemasan yang kini menginjak usia 48 tahun.
"HIPMI di usia 48 tahun apakah kita sudah merdeka dari semuanya? Kita bisa merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari perekonomian. Perjuangan-perjuangan itulah yang harus kita bisa perjuangkan dan kita harus selalu mengingat, tidak ada sejarah negara dan tidak ada sejarah bangsa ini yang bisa merubah. Kecuali yang merubah adalah anak bangsa atau anak muda, maka anak muda itu adalah di HIPMI," ujar Maming dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun HIPMI ke-48, di Jakarta, Rabu (10/6).
HIPMI yang berdiri pada 10 Juni 1972 itu, lanjut Maming, saatnya berjuang menyampaikan cita-cita para pendahulu atau ada 16 mantum yang hadir sebagai perjuangan ekonomi. Salah satunya adalah memperjuangkan untuk harus merdeka dari perekonomian bangsa dan negara. Pihaknya menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini telah menghantam khususnya ke semua lini, tidak lepas dari pengusaha muda.
"Kita minta ke pemerintah dari 34 provinsi, kami sudah rapat untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang diketuai oleh Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Ajib Hamdani untuk anak-anak HIPMI yang rata-rata mayoritas adalah usaha UMKM. Kita mengumpulkan data untuk meminta relaksasi masalah perbankan dan rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar," ucapnya.
"Saya sudah menyampaikan kalau perusahaan yang pinjamannya di atas Rp 10 miliar itu tidak perlu terlalu ditolong, karena rata-rata perusahaan besar biasanya hubungannya baik dengan bank dan bank takut kehilangan kreditur perusahaan besar," sambungnya.
Menurutnya yang menjadi perhatian penuh, kata Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimatan Selatan itu, adalah pinjaman yang di bawah Rp10 miliar. Para pengusaha UMKM melobi bank agak sulit karena tidak punya nama.
"Sehingga, pengusaha daerah di seluruh Indonesia masih banyak pengusaha-pengusaha HIPMI yang belum mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah," ungkapnya.
(akr)
tulis komentar anda