Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Mimpi atau Realistis?
Minggu, 08 Desember 2024 - 08:09 WIB
loading...
Senior Advisor Pusat Studi Center for Human & Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Senior Advisor Pusat Studi Center for Human & Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna menilai target pertumbuhan ekonomi 8% tidak realistis dan lebih mencerminkan delusi ekonomi. Pemerintah sebaiknya fokus mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat.
"Mimpi tentang pertumbuhan 8% ini lebih menyerupai keyakinan palsu yang tidak berdasar pada data dan fakta. Indonesia sebaiknya fokus pada mandat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan yang tidak realistis," ujar Mukhaer dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/12/2024).
Baca Juga: Dunia Kacau Balau, Begini Ramalan BI soal Ekonomi RI di 2025
Mukhaer menjelaskan bahwa sejumlah masalah struktural masih menjadi penghambat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Salah satunya adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai hampir 7%, dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang hanya sekitar 3,5%.
"ICOR yang tinggi ini mengindikasikan inefisiensi investasi, rendahnya produktivitas, serta tingginya biaya siluman yang membebani birokrasi ekonomi," kata dia.
Selain itu, rendahnya kontribusi Total Factor Productivity (TFP) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) ke ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. “Dan, jika SDA ini menjadi selalu menjadi andalan, asumsi teori kutukan sumber daya alam (the resource curse) atau paradoks keberlimpahan selalu menjadi fakta. Ketimpangan ekonomi pasti terjadi disertai tingkat kemelaratan yang melambung,” lanjutnya.
Mukhaer juga menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang telah memukul daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 9,48 juta orang dari kelas menengah terperosok kembali ke kelompok miskin. Amblasnya jumlah kelas menengah ini disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan.
"Mimpi tentang pertumbuhan 8% ini lebih menyerupai keyakinan palsu yang tidak berdasar pada data dan fakta. Indonesia sebaiknya fokus pada mandat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan yang tidak realistis," ujar Mukhaer dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/12/2024).
Baca Juga: Dunia Kacau Balau, Begini Ramalan BI soal Ekonomi RI di 2025
Mukhaer menjelaskan bahwa sejumlah masalah struktural masih menjadi penghambat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Salah satunya adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai hampir 7%, dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang hanya sekitar 3,5%.
"ICOR yang tinggi ini mengindikasikan inefisiensi investasi, rendahnya produktivitas, serta tingginya biaya siluman yang membebani birokrasi ekonomi," kata dia.
Selain itu, rendahnya kontribusi Total Factor Productivity (TFP) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) ke ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. “Dan, jika SDA ini menjadi selalu menjadi andalan, asumsi teori kutukan sumber daya alam (the resource curse) atau paradoks keberlimpahan selalu menjadi fakta. Ketimpangan ekonomi pasti terjadi disertai tingkat kemelaratan yang melambung,” lanjutnya.
Mukhaer juga menyoroti dampak pandemi Covid-19 yang telah memukul daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 9,48 juta orang dari kelas menengah terperosok kembali ke kelompok miskin. Amblasnya jumlah kelas menengah ini disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan.
Lihat Juga :
