Jawab Kecurigaan DPD, Sri Mulyani: Kalau Ada yang Bisa Nyembunyiin Utang, Ya Tukang Sulap!
Senin, 24 Januari 2022 - 21:00 WIB
Sri Mulyani menyebut hanya tukang sulap yang bisa menyembunyikan utang. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada utang yang disembunyikan oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani merespons kecurigaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
DPD mencurigai ada utang khusus untuk APBN. Rinciannya sekitar Rp4.800 triliun, kemudian ada utang pembangunan sampai Rp6.000 triliun, utang swasta Rp5.400 triliun, dan utang investasi.
"Jadi enggak mungkin ada utang tersembunyi, ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang bisa nyembunyiin utang , ya tukang sulap," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/1/2022).
Sri Mulyani menambahkan, mekanisme penarikan utang untuk menutup defisit anggaran sudah diatur dalam UU APBN tahun berjalan. Pemerintah juga mematuhi UU tersebut mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit di akhir tahun.
"APBN sudah kita susun bersama, bukan saya yang bikin sendiri. Dan ini kemudian diundangkan. Ini cara kami mengelola keuangan negara,” katanya.
Dalam menghadapi pandemi ini, lanjut Sri Mulyani, APBN berfungsi sebagai gas dan rem, melakukan realokasi dan refocusing anggaran hingga dituntut untuk lebih fleksibel.
“Dan hasilnya relatif luar biasa dibandingkan negara-negara di dunia. Dari kontraksi ekonomi, speed recovery dan size APBN di mana defisitnya sangat terukur,” tandasnya.
DPD mencurigai ada utang khusus untuk APBN. Rinciannya sekitar Rp4.800 triliun, kemudian ada utang pembangunan sampai Rp6.000 triliun, utang swasta Rp5.400 triliun, dan utang investasi.
"Jadi enggak mungkin ada utang tersembunyi, ke kiri dan ke kanan. Kalau ada yang bisa nyembunyiin utang , ya tukang sulap," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/1/2022).
Sri Mulyani menambahkan, mekanisme penarikan utang untuk menutup defisit anggaran sudah diatur dalam UU APBN tahun berjalan. Pemerintah juga mematuhi UU tersebut mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit di akhir tahun.
"APBN sudah kita susun bersama, bukan saya yang bikin sendiri. Dan ini kemudian diundangkan. Ini cara kami mengelola keuangan negara,” katanya.
Dalam menghadapi pandemi ini, lanjut Sri Mulyani, APBN berfungsi sebagai gas dan rem, melakukan realokasi dan refocusing anggaran hingga dituntut untuk lebih fleksibel.
“Dan hasilnya relatif luar biasa dibandingkan negara-negara di dunia. Dari kontraksi ekonomi, speed recovery dan size APBN di mana defisitnya sangat terukur,” tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda