Airlangga: Larangan Mudik untuk Jaga Kesehatan dan Ekonomi
Kamis, 23 April 2020 - 20:47 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melarang mudik dalam upaya mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan larangan mudik ini karena pemerintah mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
Airlangga menegaskan larangan mudik ini seiring perhatian pemerintah, yang selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Dan faktor risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat bisa berdampak terhadap ketahanan ekonomi.
"Larangan mudik ini berdasarkan pertimbangan matang untuk menyeimbangkan perlindungan kesehatan dan ekonomi. Pemerintah selalu mengawasi dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Selain menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah juga melakukan langkah pemulihan kesehatan ekonomi, dengan beberapa kebijakan. Pertama, paket stimulus I (Februari 2020) untuk menguatkan perekonomian domestik melalui akselerasi proses penyebaran pengeluaran modal (capital expenditure), penunjukkan pejabat perbendaharaan resmi, implementasi lelang, dan penyaluran bantuan sosial (bansos), transfer Dana Desa; dan ekspansi jumlah penerima manfaat Kartu Sembako.
Di samping meluncurkan berbagai inisiatif dan stimulus keuangan agar roda ekonomi terus bergerak, inisiatif lainnya adalah menjaga pertumbuhan investasi melalui pengembangan infrastruktur.
"Kita terus mempertahankan pertumbuhan investasi untuk penciptaan bisnis dan lapangan kerja, maka itu pemerintah telah berkomitmen melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujarnya.
Dan untuk kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran, pemerintah menyatakan menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok. Untuk itu, otoritas terkait akan mengawasi rantai pasok dan suplai makanan meskipun sedang masa pandemi untuk mencegah kenaikan harga. Ketersediaan stok beras juga dijamin untuk tiga bulan ke depan, ditambah lagi pemerintah telah menyetujui impor bawang putih dan gula.
Airlangga menegaskan larangan mudik ini seiring perhatian pemerintah, yang selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Dan faktor risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat bisa berdampak terhadap ketahanan ekonomi.
"Larangan mudik ini berdasarkan pertimbangan matang untuk menyeimbangkan perlindungan kesehatan dan ekonomi. Pemerintah selalu mengawasi dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Selain menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah juga melakukan langkah pemulihan kesehatan ekonomi, dengan beberapa kebijakan. Pertama, paket stimulus I (Februari 2020) untuk menguatkan perekonomian domestik melalui akselerasi proses penyebaran pengeluaran modal (capital expenditure), penunjukkan pejabat perbendaharaan resmi, implementasi lelang, dan penyaluran bantuan sosial (bansos), transfer Dana Desa; dan ekspansi jumlah penerima manfaat Kartu Sembako.
Di samping meluncurkan berbagai inisiatif dan stimulus keuangan agar roda ekonomi terus bergerak, inisiatif lainnya adalah menjaga pertumbuhan investasi melalui pengembangan infrastruktur.
"Kita terus mempertahankan pertumbuhan investasi untuk penciptaan bisnis dan lapangan kerja, maka itu pemerintah telah berkomitmen melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujarnya.
Dan untuk kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran, pemerintah menyatakan menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok. Untuk itu, otoritas terkait akan mengawasi rantai pasok dan suplai makanan meskipun sedang masa pandemi untuk mencegah kenaikan harga. Ketersediaan stok beras juga dijamin untuk tiga bulan ke depan, ditambah lagi pemerintah telah menyetujui impor bawang putih dan gula.
(bon)
tulis komentar anda