Heboh! Disebut Pernah Dikuasai Kelompok Tarbiyah, Pihak LPDP Kemenkeu Buka Suara
Minggu, 20 Februari 2022 - 14:15 WIB
Ndilalahnya, video tersebut juga membawa-bawa pernyataan Direktur LPDP Dwi Larso. Disebutkan dalam video itu bahwa Dwi Larso mengatakan bahwa penerima beasiswa harus memperjuangkan toleransi beragama.
Merespons video yang sudah dilihat 225 ribu kali ini, LPDP kemudian memberikan penjelasan. Pihak LPDP mengatakan bahwa pernyataan dalam video itu tidaklah benar. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, kemudian menggunakan sistem penilaian potensial akademik yang jelas terukur.
"Dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP," tulis akun tiwtter @LPDPRI.
Pihak LPDP melanjutkan, hasil seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh Komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh Itjen Kemenkeu dan BPK.
"Perlu diketahui selama satu dekade memberi pelayanan, dari era angkatan PK-1 hingga PK-180 yang terakhir, seleksi LPDP dilakukan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, anti diskriminasi, dan anti KKN serta melibatkan pihak independen," tulis LPDP lagi.
Merespons video yang sudah dilihat 225 ribu kali ini, LPDP kemudian memberikan penjelasan. Pihak LPDP mengatakan bahwa pernyataan dalam video itu tidaklah benar. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, kemudian menggunakan sistem penilaian potensial akademik yang jelas terukur.
"Dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP," tulis akun tiwtter @LPDPRI.
Pihak LPDP melanjutkan, hasil seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh Komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh Itjen Kemenkeu dan BPK.
"Perlu diketahui selama satu dekade memberi pelayanan, dari era angkatan PK-1 hingga PK-180 yang terakhir, seleksi LPDP dilakukan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, anti diskriminasi, dan anti KKN serta melibatkan pihak independen," tulis LPDP lagi.
Lihat Juga :