Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Covid-19 Perlu Diperbaiki
Selasa, 16 Juni 2020 - 17:59 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 masih rendah.
Ia memaparkan realisasi anggaran tersebut baru 1,54% dari total anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Sehingga realisasi anggaran Covid-19 harus diperbaiki.
"Di bidang kesehatan, kita melihat implementasinya masih sangat kecil meski anggaran sudah naik menjadi Rp87,5 triliun. Kita melihat implementasinya masih perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Dia melanjutkan ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19. Misalnya saja kendala administrasi dan verifikasi yang rigid dalam proses penyaluran insentif tenaga kesehatan.
"Realisasi penyaluran biaya klaim perawatan pasien juga masih terkendala verifikasi yang belum diproses. Hal ini menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Gugus Tugas maupun Kementerian Kesehatan," katanya.
Sementara untuk bantuan sosial sudah terealisasi sebesar 28,63% dari total anggaran Rp203,9 triliun, insentif dunia usaha baru 6,8% dari Rp120,61 triliun, dan insentif bagi UMKM baru 0,06% dari Rp123,46 triliun.
"Pembiayaan korporasi kita masih belum ada realisasi sampai saat ini. Kita fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa operasional untuk membantu dunia usaha," ujarnya.
Ia memaparkan realisasi anggaran tersebut baru 1,54% dari total anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Sehingga realisasi anggaran Covid-19 harus diperbaiki.
"Di bidang kesehatan, kita melihat implementasinya masih sangat kecil meski anggaran sudah naik menjadi Rp87,5 triliun. Kita melihat implementasinya masih perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Dia melanjutkan ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19. Misalnya saja kendala administrasi dan verifikasi yang rigid dalam proses penyaluran insentif tenaga kesehatan.
"Realisasi penyaluran biaya klaim perawatan pasien juga masih terkendala verifikasi yang belum diproses. Hal ini menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Gugus Tugas maupun Kementerian Kesehatan," katanya.
Sementara untuk bantuan sosial sudah terealisasi sebesar 28,63% dari total anggaran Rp203,9 triliun, insentif dunia usaha baru 6,8% dari Rp120,61 triliun, dan insentif bagi UMKM baru 0,06% dari Rp123,46 triliun.
"Pembiayaan korporasi kita masih belum ada realisasi sampai saat ini. Kita fokus ke Juni agar seluruh peraturan dan skema dukungan bisa operasional untuk membantu dunia usaha," ujarnya.
(bon)
tulis komentar anda