Belajar dari Gas 3 Kg, YLKI Sarankan Subsidi Minyak Goreng Secara Tertutup
Jum'at, 18 Maret 2022 - 15:48 WIB
Minyak goreng curah akan diburu karena lebih murah. Foto/Dok
JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Tulus Abadi menyoroti kebijakan pemerintah yang bersifat bongkar pasang, khususnya dalam menangani kisruh minyak goreng di pasar. Menurutnya alih-alih memberikan minyak dengan harga terjangkau di tengah masyarakat, justru kebijakan minyak murah itu meleset dari sasaran.
"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja, by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran," ujar Tulus, Jumat (18/3/2022).
Tulus melihat harga minyak murah melalui penetapan HET (harga eceran tertinggi) di saat kenaikan harga CPO (crude palm oil) global yang tinggi membuat beberapa kalangan yang memiliki kekuatan financial memborong minyak tersebut. Menurutnya jika pemerintah ingin memberikan minyak murah kepada masyarakat terutama kalangan bawah, bisa dilakukan dengan cara subsidi tertutup saja.
"Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu," lanjut Tulus.
Baca juga: Rusia Gunakan Teknologi Deepfake untuk Jatuhkan Mental Rakyat Ukraina
Akhirnya masyarakat yang sebelumnya menjadi objek dari kebijakan minyak murah justru tidak mendapatkan minyak murah milik pemerintah. "Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," sambungnya.
"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja, by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran," ujar Tulus, Jumat (18/3/2022).
Tulus melihat harga minyak murah melalui penetapan HET (harga eceran tertinggi) di saat kenaikan harga CPO (crude palm oil) global yang tinggi membuat beberapa kalangan yang memiliki kekuatan financial memborong minyak tersebut. Menurutnya jika pemerintah ingin memberikan minyak murah kepada masyarakat terutama kalangan bawah, bisa dilakukan dengan cara subsidi tertutup saja.
"Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu," lanjut Tulus.
Baca juga: Rusia Gunakan Teknologi Deepfake untuk Jatuhkan Mental Rakyat Ukraina
Akhirnya masyarakat yang sebelumnya menjadi objek dari kebijakan minyak murah justru tidak mendapatkan minyak murah milik pemerintah. "Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," sambungnya.
(uka)
tulis komentar anda