Sudah Dipecat, Ketua Jokowi Mania Dikhawatirkan Jadi Komisaris BUMM Lain
Kamis, 24 Maret 2022 - 16:58 WIB
Dalam kesempatan itu, pihaknya menerima kabar resmi dari Kementerian BUMN bahwa Immanuel Ebenezer telah dicopot sebagai komisaris independen Mega Eltra.
"Per hari ini kita sudah mendapatkan kepastian sudah digelar RUPS-LB bahwa saudara Immanuel sudah dicopot. Hari ini kita datang langsung dan sudah dijelaskan hal tersebut," ujar Marlin kepada wartawan di lokasi aksi, Kamis (14/3/2022).
Marlin mengklaim tuntutan massa aksi memiliki alasan kuat. Pasalnya, Noel dituduh telah mendukung terdakwa terorisme, Munarman, saat menjadi saksi ahli persidangan kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Jakarta Timur, (23/2/2022).
Dalam kasus persidangan itu, posisi Noel sebagai saksi ahli bertentangan dengan jabatan yang saat itu dia emban, yakni sebagai petinggi BUMN. Argumentasi ini didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan SE Menteri BUMN Nomor 15/MBU/XI/2021.
Dalam SE tersebut secara tegas disebut seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada tindakan terorisme. Ditegaskan pula pada poin 2 bahwa setiap BUMN wajib melakukan pencegahan dan penindakan potensi berkembangnya paham radikalisme.
"Per hari ini kita sudah mendapatkan kepastian sudah digelar RUPS-LB bahwa saudara Immanuel sudah dicopot. Hari ini kita datang langsung dan sudah dijelaskan hal tersebut," ujar Marlin kepada wartawan di lokasi aksi, Kamis (14/3/2022).
Marlin mengklaim tuntutan massa aksi memiliki alasan kuat. Pasalnya, Noel dituduh telah mendukung terdakwa terorisme, Munarman, saat menjadi saksi ahli persidangan kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Jakarta Timur, (23/2/2022).
Dalam kasus persidangan itu, posisi Noel sebagai saksi ahli bertentangan dengan jabatan yang saat itu dia emban, yakni sebagai petinggi BUMN. Argumentasi ini didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan SE Menteri BUMN Nomor 15/MBU/XI/2021.
Dalam SE tersebut secara tegas disebut seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada tindakan terorisme. Ditegaskan pula pada poin 2 bahwa setiap BUMN wajib melakukan pencegahan dan penindakan potensi berkembangnya paham radikalisme.
Lihat Juga :