Masih Riskan, Ini Tantangan Indonesia Transisi Menuju Endemi
Selasa, 05 April 2022 - 15:37 WIB
Transisi menuju endemi harus dilakukan secara bijaksana apabila salah langkah bisa mengganggu pemulihan ekonomi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Pelonggaran aturan transisi menuju endemi harus dilakukan secara bijaksana. Situasi pandemi di Indonesia belum sepenuhnya aman apabila salah langkah bisa mengganggu pemulihan ekonomi .
"Saat ini pandemi sudah mulai memasuki masa endemi tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. Penurunan antusiasme vaksinasi misalnya menjadi persoalan menuju endemi," ujar Ekonom Yose Rizal Damuri melalui pernyataan resmi, di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Menurut dia tantangan selanjutnya beradaptasi dengan ekonomi digital. Persoalannya masih banyak necessary condition yang masih belum mumpuni jika ingin melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, skills dan talents, serta literasi pengguna.
"Selain itu, penyesuaian kerangka kebijakan juga diperlukan karena kerangka kebijakan ekonomi digital berbeda dengan kerangka kebijakan Indonesia yang masih dalam koridor ekonomi konvensional," kata Yose.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menambahkan tren perubahan yang terjadi secara signifikan saat ini turut diakselerasi oleh adanya pandemi. Begitu pula tren digitalisasi yang meningkat pesat, termasuk di Indonesia.
"Di kawasan ASEAN, transaksi digital Indonesia termasuk yang paling kuat dan masyarakat juga cepat beradaptasi. Pemerintah perlu terus mendorong berbagai infrastruktur untuk mendukung perubahan digital, termasuk investasi di Information and Communication Technology yang menjadi prioritas," ujar Abdurohman.
Adapun tantangan ketiga adalah akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global. Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk bisa ikut beradaptasi.
Abdurohman menyatakan kesadaran akan lingkungan hidup juga tengah mendapat sorotan. Untuk itu, pemerintah juga telah memasukkan agenda ini dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) selain terus mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, pemerintah juga sudah menangkap tren ini.
"Draft KEM PPKF yang sedang kita susun juga sudah mulai memasukkan isu lingkungan. Komitmen pemerintah juga terlihat dari berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca," kata Abdurohman.
"Saat ini pandemi sudah mulai memasuki masa endemi tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. Penurunan antusiasme vaksinasi misalnya menjadi persoalan menuju endemi," ujar Ekonom Yose Rizal Damuri melalui pernyataan resmi, di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Menurut dia tantangan selanjutnya beradaptasi dengan ekonomi digital. Persoalannya masih banyak necessary condition yang masih belum mumpuni jika ingin melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, skills dan talents, serta literasi pengguna.
"Selain itu, penyesuaian kerangka kebijakan juga diperlukan karena kerangka kebijakan ekonomi digital berbeda dengan kerangka kebijakan Indonesia yang masih dalam koridor ekonomi konvensional," kata Yose.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menambahkan tren perubahan yang terjadi secara signifikan saat ini turut diakselerasi oleh adanya pandemi. Begitu pula tren digitalisasi yang meningkat pesat, termasuk di Indonesia.
"Di kawasan ASEAN, transaksi digital Indonesia termasuk yang paling kuat dan masyarakat juga cepat beradaptasi. Pemerintah perlu terus mendorong berbagai infrastruktur untuk mendukung perubahan digital, termasuk investasi di Information and Communication Technology yang menjadi prioritas," ujar Abdurohman.
Baca Juga
Adapun tantangan ketiga adalah akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global. Kondisi tersebut mendorong Indonesia untuk bisa ikut beradaptasi.
Abdurohman menyatakan kesadaran akan lingkungan hidup juga tengah mendapat sorotan. Untuk itu, pemerintah juga telah memasukkan agenda ini dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) selain terus mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, pemerintah juga sudah menangkap tren ini.
"Draft KEM PPKF yang sedang kita susun juga sudah mulai memasukkan isu lingkungan. Komitmen pemerintah juga terlihat dari berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca," kata Abdurohman.
(nng)
tulis komentar anda