Era Booming Teknologi Digital, Ekonom Sebut Ada 4 Tantangan Krusial
Senin, 25 April 2022 - 07:58 WIB
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa sebaran akses internet di Indonesia saat ini masih dominan di Pulau Jawa. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41,7% dari total 73,3% total pengguna internet di Indonesia. “
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas yang cukup besar dengan daerah lain khususnya Indonesia bagian timur. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” ujar Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Tantangan kedua, menurut dia, data protection dan data security juga harus diregulasi. “Karena seringkali konsumen dirugikan karena data privasi mereka bisa diakses platform digital lain, dimana dia tidak pernah menggunakan," terangnya.
“Tantangan ketiga, digital literacy juga harus disebarluaskan, karena semakin banyak masyarakat melek digital maka akan makin terbuka peluang untuk mengakses informasi, market, finansial dan lainnya. Artinya peluang untuk meningkatkan produktivitas juga makin besar,” paparnya.
Dan tantangan keempat, kata dia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus tegas menegakan sanksi bila ada pemain yang nakal. “Ini faktor krusial,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut dia, industri teknologi digital dan industri telekomunikasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Perkembangan ekonomi digital juga akan terhambat ketika industri telekomunikasi tidak mampu tumbuh secara optimal, yang bisa disebabkan karena sebaran tidak merata dan kualitas masih buruk.
Di sinilah, kata dia, perlunya kolaborasi pemerintah sebagai regulator dan pengawas untuk dalam masalah kualitas, kecepatan, serta keamanan data. Dari sisi infrastruktur dan bisa berhadapan dengan kondisi geografis Indonesia. Pemerintah perlu menjadi lead untuk menata jaringan bawah laut misalnya.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas yang cukup besar dengan daerah lain khususnya Indonesia bagian timur. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” ujar Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Tantangan kedua, menurut dia, data protection dan data security juga harus diregulasi. “Karena seringkali konsumen dirugikan karena data privasi mereka bisa diakses platform digital lain, dimana dia tidak pernah menggunakan," terangnya.
“Tantangan ketiga, digital literacy juga harus disebarluaskan, karena semakin banyak masyarakat melek digital maka akan makin terbuka peluang untuk mengakses informasi, market, finansial dan lainnya. Artinya peluang untuk meningkatkan produktivitas juga makin besar,” paparnya.
Dan tantangan keempat, kata dia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus tegas menegakan sanksi bila ada pemain yang nakal. “Ini faktor krusial,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut dia, industri teknologi digital dan industri telekomunikasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Perkembangan ekonomi digital juga akan terhambat ketika industri telekomunikasi tidak mampu tumbuh secara optimal, yang bisa disebabkan karena sebaran tidak merata dan kualitas masih buruk.
Di sinilah, kata dia, perlunya kolaborasi pemerintah sebagai regulator dan pengawas untuk dalam masalah kualitas, kecepatan, serta keamanan data. Dari sisi infrastruktur dan bisa berhadapan dengan kondisi geografis Indonesia. Pemerintah perlu menjadi lead untuk menata jaringan bawah laut misalnya.
Lihat Juga :