Menkop Teten Harap Program Iluni UI Bisa Bantu Pemberdayaan UMKM
Senin, 22 Juni 2020 - 11:31 WIB
Di masa pandemi, penyelamatan sektor UMKM akan menjadi langkah nyata untuk mengerem laju angka kemiskinan dan pengangguran. Foto/Dok SINDOphoto/Yorri Farli
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi bagi persoalan UMKM.
Hal tersebut seiring penanganan persoalan UMKM tidak mudah, karena masalahnya yang kompleks dan belum adanya konsolidasi pengembangan UMKM yang terarah.
“Kami sangat berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang nanti diusulkan dari teman-teman UI bisa membantu kami untuk menyusun strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM,” kata Teten pada acara Peluncuran Kertas Kerja UMKM Policy Center di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).
Dia menambahkan, ke depannya pemberdayaan KUMKM akan dikonsolidasikan menjadi “one gate policy” sehingga menjadi acuan atau panduan untuk seluruh K/L serta BUMN termasuk Pemerintah Daerah dalam pengembangan KUMKM. Tercatat saat ini ada 18 kementerian/lembaga yang menangani KUMKM, namun belum ada strategi nasional resmi yang menjadi acuan.
“Ini penting bagi kami. Sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi atas inistiatif peluncuran kebijakan UMKM dari teman-teman di UI, dan kami dengan senang hati menggunakan usulan kebijakan itu untuk diimplemetasikan dalam pembangunan UMKM di Indonesia,” kata Teten.
Dia menegaskan seluruh pihak harus turut serta mendorong dan melakukan pengarusutamaan UMKM dan juga koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional. “Karena kita tahu mayoritas pelaku usaha kita adalah UMKM,” katanya.
Meskipun saat ini UMKM terkena imbas pandemi Covid-19 dari sisi demand dan supply, namun Teten menegaskan bahwa pemerintah meyakini penyelamatan terhadap sektor UMKM akan menjadi langkah nyata untuk mengerem laju angka kemiskinan dan pengangguran.
“Saya kira koperasi dan UMKM bisa menjadi penopang ekonomi, tetap akan kita harapkan karena ini memang mayoritas di Indonesia, karena kita tahu UMKM saat ini merupakan penyedia lapangan kerja paling besar dan kontribusi terhadap PDB cukup besar,” katanya.
Sejumlah kebijakan pun sedang terus diterapkan untuk menyelamatkan sektor KUMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, dengan memberikan relaksaksi pembiayaan kepada pelaku usaha termasuk UMKM. (Baca juga : 6,06 Juta UMKM Bakal Dapat Subsidi Bunga dari Pemerintah )
Selain memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha ultra mikro, terdapat pula instruksi bagi BUMN agar memprioritaskan belanja ke UMKM, hingga kampanye gerakan belanja produk lokal Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong konsumsi masyarakat agar membeli produk UMKM.
Hal tersebut seiring penanganan persoalan UMKM tidak mudah, karena masalahnya yang kompleks dan belum adanya konsolidasi pengembangan UMKM yang terarah.
“Kami sangat berharap program Kertas Kerja UMKM Policy Center yang nanti diusulkan dari teman-teman UI bisa membantu kami untuk menyusun strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM,” kata Teten pada acara Peluncuran Kertas Kerja UMKM Policy Center di Jakarta, Sabtu (20/6/2020).
Dia menambahkan, ke depannya pemberdayaan KUMKM akan dikonsolidasikan menjadi “one gate policy” sehingga menjadi acuan atau panduan untuk seluruh K/L serta BUMN termasuk Pemerintah Daerah dalam pengembangan KUMKM. Tercatat saat ini ada 18 kementerian/lembaga yang menangani KUMKM, namun belum ada strategi nasional resmi yang menjadi acuan.
“Ini penting bagi kami. Sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi atas inistiatif peluncuran kebijakan UMKM dari teman-teman di UI, dan kami dengan senang hati menggunakan usulan kebijakan itu untuk diimplemetasikan dalam pembangunan UMKM di Indonesia,” kata Teten.
Dia menegaskan seluruh pihak harus turut serta mendorong dan melakukan pengarusutamaan UMKM dan juga koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional. “Karena kita tahu mayoritas pelaku usaha kita adalah UMKM,” katanya.
Meskipun saat ini UMKM terkena imbas pandemi Covid-19 dari sisi demand dan supply, namun Teten menegaskan bahwa pemerintah meyakini penyelamatan terhadap sektor UMKM akan menjadi langkah nyata untuk mengerem laju angka kemiskinan dan pengangguran.
“Saya kira koperasi dan UMKM bisa menjadi penopang ekonomi, tetap akan kita harapkan karena ini memang mayoritas di Indonesia, karena kita tahu UMKM saat ini merupakan penyedia lapangan kerja paling besar dan kontribusi terhadap PDB cukup besar,” katanya.
Sejumlah kebijakan pun sedang terus diterapkan untuk menyelamatkan sektor KUMKM agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, dengan memberikan relaksaksi pembiayaan kepada pelaku usaha termasuk UMKM. (Baca juga : 6,06 Juta UMKM Bakal Dapat Subsidi Bunga dari Pemerintah )
Selain memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha ultra mikro, terdapat pula instruksi bagi BUMN agar memprioritaskan belanja ke UMKM, hingga kampanye gerakan belanja produk lokal Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong konsumsi masyarakat agar membeli produk UMKM.
(ind)
tulis komentar anda