10 BUMN Minta Disuntik Dana Rp73,26 Triliun, Siapa Paling Jumbo?
Selasa, 07 Juni 2022 - 14:06 WIB
10 BUMN membutuhkan PMN sebesar Rp73,26 triliun. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara ( PMN ) sebesar Rp73,26 triliun. PMN ini akan diberikan kepada 10 BUMN pada 2023 mendatang.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun.
"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ungkap Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Tiko merinci, usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Defend ID atau Holding BUMN Pertahanan Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan senilai Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun.
Lalu, PT Kereta Api Indonesia Tbk sebesar Rp4,1 triliun, Indonesia Re senilai Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia sebesar Rp0,79 triliun. Sementara, PMN non-tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.
"PMN non-tunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," kata dia.
Tiko menyampaikan usulan tambahan PMN sebagian besar dialokasikan untuk penugasan BUMN, seperti PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
IFG untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, KAI untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut usulan tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun.
"Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ungkap Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Tiko merinci, usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Defend ID atau Holding BUMN Pertahanan Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan senilai Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun.
Lalu, PT Kereta Api Indonesia Tbk sebesar Rp4,1 triliun, Indonesia Re senilai Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia sebesar Rp0,79 triliun. Sementara, PMN non-tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.
"PMN non-tunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," kata dia.
Tiko menyampaikan usulan tambahan PMN sebagian besar dialokasikan untuk penugasan BUMN, seperti PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
IFG untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo, KAI untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
tulis komentar anda