Aturan Belum Jelas, Ekspor Lobster Diminta Setop Sementara
Selasa, 23 Juni 2020 - 18:16 WIB
Ekspor benih lobster didesak untuk dievaluasi menyusul aturan yang dinilai belum jelas, mulai dari pungutan pajak hingga penunjukan eksportir. Foto/Dok
JAKARTA - Ekspor benih lobster didesak untuk dievaluasi menyusul aturan yang dinilai belum jelas, mulai dari pungutan pajak hingga penunjukan eksportir. Sementara itu telah ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), namun dianggap banyak kekurangan.
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono meminta KKP harus transparan dalam melakukan ekspor lobster. Apalagi urusan pajak masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. "Sedangkan ekspornya sudah jalan. Berarti enggak benar ini. Makanya, kalau bisa ditutup dulu. Jangan dibuka ekspor sebelum aturannya jelas," tegas Ono kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).
(Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Klarifikasi Soal Ekspor Benih Lobster)
Ono melanjutkan, ekspor harus dihentikan karena izin tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, tetap ada aturan lanjutan dengan pajak dan ekspornya. Jika aturan dari Kemenkeu belum keluar, tentu pemasukan pajak tidak jelas ke mana.
"Nah itu jadi pajak 'uka-uka'. Itukan PNBP. Mau diposin kemana? Katanya ada deposit dulu. Tetapi, kita tidak tahu hitung hitungannya seperti apa. Tetapi, saya yakin ini ilegal. Makanya kita akan telusuri. Di mana posisi uangnya," katanya.
Dia pun menilai tindakan KKP terlalu gegabah dan terburu-buru. Menurutnya KKP harus berhati-hati dalam memberikan izin ekspor, dimana nelayan harus diperhatikan dan korporasi mempunyai kewajiban.
"Mereka harus punya tanggungjawab misalnya bisa ekspor harus membangun pembudisya lobster. Jangan hanya mau untungnya saja. Kalau bisa melakukan pelatihan dan pembinaan kepada nelayan-nelayan. Ekspor benih lobster itu harus menyeluruh dan utuh. Tidak hanya bicara nelayan, tetapi bicara korporasi juga. tidak semua orang bisa masuk bisnis ini. Sehingga melibatkan pengusaha," paparnya.
Sehingga lanjut dia, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terkait dengan siapa yang akan diuntungkan. Tetapi bagi dia, yang diuntungkan pengusaha.
( )
Anggota Komisi IV DPR Ono Surono meminta KKP harus transparan dalam melakukan ekspor lobster. Apalagi urusan pajak masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. "Sedangkan ekspornya sudah jalan. Berarti enggak benar ini. Makanya, kalau bisa ditutup dulu. Jangan dibuka ekspor sebelum aturannya jelas," tegas Ono kepada wartawan, Selasa (23/6/2020).
(Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Klarifikasi Soal Ekspor Benih Lobster)
Ono melanjutkan, ekspor harus dihentikan karena izin tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, tetap ada aturan lanjutan dengan pajak dan ekspornya. Jika aturan dari Kemenkeu belum keluar, tentu pemasukan pajak tidak jelas ke mana.
"Nah itu jadi pajak 'uka-uka'. Itukan PNBP. Mau diposin kemana? Katanya ada deposit dulu. Tetapi, kita tidak tahu hitung hitungannya seperti apa. Tetapi, saya yakin ini ilegal. Makanya kita akan telusuri. Di mana posisi uangnya," katanya.
Dia pun menilai tindakan KKP terlalu gegabah dan terburu-buru. Menurutnya KKP harus berhati-hati dalam memberikan izin ekspor, dimana nelayan harus diperhatikan dan korporasi mempunyai kewajiban.
"Mereka harus punya tanggungjawab misalnya bisa ekspor harus membangun pembudisya lobster. Jangan hanya mau untungnya saja. Kalau bisa melakukan pelatihan dan pembinaan kepada nelayan-nelayan. Ekspor benih lobster itu harus menyeluruh dan utuh. Tidak hanya bicara nelayan, tetapi bicara korporasi juga. tidak semua orang bisa masuk bisnis ini. Sehingga melibatkan pengusaha," paparnya.
Sehingga lanjut dia, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terkait dengan siapa yang akan diuntungkan. Tetapi bagi dia, yang diuntungkan pengusaha.
( )
tulis komentar anda