Soal Pembatasan Pertalite dan Solar, Menteri ESDM Sudah Lapor Jokowi
Rabu, 08 Juni 2022 - 20:06 WIB
Soal pembatasan Pertalite dan Solar bersubsidi telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Pembatasan pembelian Jenis BBM Penugasan Khusus (JBKP) termasuk Pertalite akan segera diterapkan. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyebutkan, usulan revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur hal ini telah disampaikan ke Presiden.
Erika mengaku, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi masih belum efektif karena adanya disparitas harga antara produk subsidi dan non subsidi. Oleh karena itu, BPH Migas berupaya terus meningkatkan pengawasan dan membuat pengaturan lebih baik agar BBM disalurkan tepat sasaran.
"Upaya yang kami lakukan saat ini, kami sedang mengusulkan revisi Perpres 191 Tahun 2014, ini kemarin sudah disampaikan Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif) ke Presiden, dan akan dibahas bersama Setneg (Sekretaris Negara) dan Setkab (Sekretaris Kabinet)," ujar Erika dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (8/6/2022).
Baca Juga: Beli Solar dan Pertalite Bakal Dibatasi, Aturan Harus Tegas
Erika mengaku, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi masih belum efektif karena adanya disparitas harga antara produk subsidi dan non subsidi. Oleh karena itu, BPH Migas berupaya terus meningkatkan pengawasan dan membuat pengaturan lebih baik agar BBM disalurkan tepat sasaran.
"Upaya yang kami lakukan saat ini, kami sedang mengusulkan revisi Perpres 191 Tahun 2014, ini kemarin sudah disampaikan Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif) ke Presiden, dan akan dibahas bersama Setneg (Sekretaris Negara) dan Setkab (Sekretaris Kabinet)," ujar Erika dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (8/6/2022).
Baca Juga: Beli Solar dan Pertalite Bakal Dibatasi, Aturan Harus Tegas
Lihat Juga :