Waskita Karya Kantongi Kontrak Baru Senilai Rp8,13 Triliun
Jum'at, 17 Juni 2022 - 11:40 WIB
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengantongi kontrak baru sebesar Rp8,13 triliun hingga Mei 2022. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengantongi kontrak baru sebesar Rp8,13 triliun hingga Mei 2022 atau tumbuh 321,43% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2,23 triliun. Rinciannya proyek swasta sebesar 53,23%, pemerintah 35,98% dan pengembangan bisnis anak usaha 7,84%.
"Sampai dengan Mei 2022 telah berhasil membukukan NKB sebesar Rp8,13 triliun atau meningkat 321,43% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,23 triliun," ujar Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho dikutip melalui pernyataan resmi, Jumat (17/6/2022).
Berdasarkan segmentasi tipe proyek NKB terdiri dari segmen konektivitas infrastruktur sebesar 40,84%, anak usaha 7,84%, gedung 22,55%, EPC 7,82%, serta segmen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 8,19%. Waskita mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk memperoleh pinjaman dan pendanaan dari lembaga keuangan perbankan maupun bukan bank, dan masyarakat dengan penjaminan pemerintah berdasarkan ketentuan.
Adapun ketentuan tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Sampai dengan Mei 2022 telah berhasil membukukan NKB sebesar Rp8,13 triliun atau meningkat 321,43% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,23 triliun," ujar Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho dikutip melalui pernyataan resmi, Jumat (17/6/2022).
Berdasarkan segmentasi tipe proyek NKB terdiri dari segmen konektivitas infrastruktur sebesar 40,84%, anak usaha 7,84%, gedung 22,55%, EPC 7,82%, serta segmen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 8,19%. Waskita mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk memperoleh pinjaman dan pendanaan dari lembaga keuangan perbankan maupun bukan bank, dan masyarakat dengan penjaminan pemerintah berdasarkan ketentuan.
Adapun ketentuan tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
(nng)
tulis komentar anda