Erick Thohir Pastikan PMN BUMN Rp73,26 Triliun Bermanfaat Bagi Rakyat
Senin, 04 Juli 2022 - 16:50 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Dok MPI/Aldhi Chandra
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan senilai Rp73,26 triliun untuk 10 perusahaan pelat merah akan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
Rencana kucuran dana ini berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023. Komisi VI DPR RI selaku lembaga legislatif telah memberikan persetujuan atas usulan tersebut. Hanya saja, ada sejumlah catatan yang diberikan masing-masing Fraksi di dalam Komisi.
"Usulan dan catatannya kami akan perhatikan dan perdalam. Terutama kami akan pastikan PMN ini akan membawa hasil yang baik," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/7/2022).
Baca juga: Tok! DPR Setujui PMN Tambahan Rp73,26 Triliun untuk 10 BUMN
BUMN selaku perseroan negara, lanjut Erick, tidak hanya menjadi perusahaan yang memberikan keuntungan bagi negara, namun harus memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Khususnya, mengambil langkah strategi ketika pasar dalam negeri tidak seimbang,
"Bagaimana pelayanan publik maupun intervensi harus dilakukan ketika pasar tidak seimbang, tentu ini menjadi bagian tugas yang kami lakukan," tukasnya.
Rencana kucuran dana ini berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023. Komisi VI DPR RI selaku lembaga legislatif telah memberikan persetujuan atas usulan tersebut. Hanya saja, ada sejumlah catatan yang diberikan masing-masing Fraksi di dalam Komisi.
"Usulan dan catatannya kami akan perhatikan dan perdalam. Terutama kami akan pastikan PMN ini akan membawa hasil yang baik," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/7/2022).
Baca juga: Tok! DPR Setujui PMN Tambahan Rp73,26 Triliun untuk 10 BUMN
BUMN selaku perseroan negara, lanjut Erick, tidak hanya menjadi perusahaan yang memberikan keuntungan bagi negara, namun harus memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Khususnya, mengambil langkah strategi ketika pasar dalam negeri tidak seimbang,
"Bagaimana pelayanan publik maupun intervensi harus dilakukan ketika pasar tidak seimbang, tentu ini menjadi bagian tugas yang kami lakukan," tukasnya.
Lihat Juga :