Audit Industri Sawit, Luhut: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin Jangan Mau Terima
Kamis, 07 Juli 2022 - 14:10 WIB
Audit industri kelapa sawit masih terus bergulir. Menko Luhut memberikan pesan kepada para Bupati dan pejabat Daerah soal pelicin. Foto/Dok
JAKARTA - Audit industri kelapa sawit masih terus bergulir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menerima data-data pendukung audit dari Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
"Saya mohon bantuannya bapak/ibu Bupati, bantu Pak Ateh, kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres. Kalau ada perkebunan main-main, kasih pelicin jangan mau terima," pesan Luhut dalam sambutannya, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).
Baca Juga: Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja, Begini Alasan Audit Industri Sawit
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Yulhaidir mengatakan, dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit.
"Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit dengan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten," kata Yulhaidir.
Lebih lanjut Yulhaidir membeberkan, mulai dari luas perkebunan sawit di kabupaten, jumlah perusahaan sawit, dan luas perkebunan sawit perusahaan. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan.
"Saya mohon bantuannya bapak/ibu Bupati, bantu Pak Ateh, kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres. Kalau ada perkebunan main-main, kasih pelicin jangan mau terima," pesan Luhut dalam sambutannya, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).
Baca Juga: Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja, Begini Alasan Audit Industri Sawit
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Yulhaidir mengatakan, dukungannya terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit.
"Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit dengan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten," kata Yulhaidir.
Lebih lanjut Yulhaidir membeberkan, mulai dari luas perkebunan sawit di kabupaten, jumlah perusahaan sawit, dan luas perkebunan sawit perusahaan. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan.
Lihat Juga :