Siram Dana Besar untuk Digitalisasi, Sri Mulyani: Ini Uang Beneran Ya, Bukan Monopoli
Senin, 11 Juli 2022 - 12:55 WIB
Namun Indonesia menurutnya masih banyak daerah tertinggal. Ada 84 ribu desa dan kelurahan, ada 250 lebih sekolah, dan lebih dari 10 ribu puskesmas, dan itu semuanya belum terkoneksi.
"Jadi kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," papar Menkeu.
Baca Juga: Luhut Nyaris Tak Hadir Lapor SPT, Sri Mulyani: Kan Bapak, Menko yang Paling Tajir!
Untuk sekolah, dia mengatakan bahwa Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.
"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena Kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri Mulyani.
"Jadi kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," papar Menkeu.
Baca Juga: Luhut Nyaris Tak Hadir Lapor SPT, Sri Mulyani: Kan Bapak, Menko yang Paling Tajir!
Untuk sekolah, dia mengatakan bahwa Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.
"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena Kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :