Mengupas Efek Positif UU Cipta Kerja kepada Realisasi Investasi Indonesia

Walaupun demikian, Ronald juga menilai masih dibutuhkannya pembenahan dalam penerapan UU ini oleh pemerintah daerah, khususnya mengenai integrasi dengan layanan OSS di pusat yang harus dilakukan secara seragam dan optimal.

"Inkonsistensi antara peraturan di tingkat pusat, provinsi dan daerah, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia," tuturnya.

Ia pun menyebut proses konsultasi publik mengenai peraturan turunan UU Cipta Kerja harus lebih transparan dan akuntabel, khususnya sejak revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah selesai.

"Revisi UU ini secara khusus mengatur bahwa Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan kepada rancangan peraturan secara online maupun offline. Implikasinya adalah semua rancangan peraturan harus tersedia di saluran resmi Pemerintah dan DPR," pungkas Ronald.