Menteri ATR/BPN Beberkan 3 Masalah Pertanahan: Sertifikat Ganda hingga Tumpang Tindih Lahan
Selasa, 26 Juli 2022 - 16:37 WIB
"Yang paling banyak kasus dari laporan-laporan tersebut adalah wilayah riau, kemudian Sumut, dan Jambi. Baru saja kita juga mendapatkan hasil Pansus DPRD Provinsi Jambi ada beberapa masalah dari 100 atau lebih dari 200 laporan ke pansus, ada 6 yang harus ditangani BPN," kata Menteri Hadi pada konferensi persnya di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Lebih lanjut Menteri Hadi menjelaskan, yang juga kerap terjadi adalah kasus sertifikat ganda. Jadi satu bidang tanah, memilki dua sertifikat yang keduanya dikeluarkan oleh BPN wilayah setempat.
"Kita turun di lapangan, ternyata terjadi duplikasi, banyak kejanggalan yang kita temukan dan sekarang dalam proses penyelesaian masalah tersebut," lanjut Hadi.
Menurutnya kejadian tersebut banyak terjadi, salah satu contohnya yang terjadi di wilayah Depok. Ketika tanah masyarakat sudah memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh BPN wilayah setempat, namun datang perusahaan pelat merah, PT PP Properti yang juga memiliki sertifikat di bidang tanah tersebut.
Baca Juga: Hindari Sengketa, Tanah Wakaf Juga Perlu Sertifikat
Lebih lanjut Menteri Hadi menjelaskan, yang juga kerap terjadi adalah kasus sertifikat ganda. Jadi satu bidang tanah, memilki dua sertifikat yang keduanya dikeluarkan oleh BPN wilayah setempat.
"Kita turun di lapangan, ternyata terjadi duplikasi, banyak kejanggalan yang kita temukan dan sekarang dalam proses penyelesaian masalah tersebut," lanjut Hadi.
Menurutnya kejadian tersebut banyak terjadi, salah satu contohnya yang terjadi di wilayah Depok. Ketika tanah masyarakat sudah memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh BPN wilayah setempat, namun datang perusahaan pelat merah, PT PP Properti yang juga memiliki sertifikat di bidang tanah tersebut.
Baca Juga: Hindari Sengketa, Tanah Wakaf Juga Perlu Sertifikat
Lihat Juga :