Sri Mulyani Jamin Kebijakan Penanganan Covid-19 Transparan

Bahakn setiap rapat kerja dilakukan melalui video conference sehingga jejak rapat direkam dan mudah ditelusuri sehingga jika terjadi permasalahan bisa di audit secara cepat dan transparan melalui rekaman. Pihaknya juga memastikan tidak ada yang diistimewakan dalam mengambil kebijakn termasuk BUMN harus diaudit telerbih dahulu apabila mengajukan bantuan dana.

"Kalau sekarang masyarakat sering melihat orang yang buat keputusan itu dianggap punya niat enggak baik, kecuali terbukti dia niatnya baik. Ini jadi beban sebetulnya, kalau anda dicurigai. Makanya daripada harus dibuktikan, kita record saja semuanya," tandas dia.

Dia mengatakan, bagi pemerintah tantangan saat ini memang luar biasa. Tak hanya skala ekonomi makro, pemerintah juga harus bertanggung jawab pada sektor rill hingga rumah tangga. "Makanya ada bansos untuk penerima PKH, kartu sembako, warga di Jabodetabek sampai desa itu karena kita lihat perlapisan," jelasnya.