Sri Mulyani Jamin Kebijakan Penanganan Covid-19 Transparan
Minggu, 28 Juni 2020 - 09:21 WIB
Menkeu Sri Mulyani menjamin kebijakan penanganan Covid-19 transparan. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan seluruh kebijkaan yang diambil dalam rangkan memulihkan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan semua pihak. Seluruh kebijakan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Semua berjalan dengan baik seluruh kegiatan rapat kita record secara detail. Siapa yang hadir ngomong apa dan rekaman itu kita preserve. Bahkan sejak 2015, ketika Bank Century semua rekaman ada sampai hari ini kalau mau lihat silahkan saja," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani , di Jakarta, Minggu (28/6/2020).
(BACA JUGA:Sri Mulyani Akui Penanganan Corona Dilakukan Secara Keroyokan)
Menurut dia seluruh lapisan masyarakat berhak mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi. Pihaknya memastikan dalam mengambil kebijakan termasuk penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan secara transparan.
Bahakn setiap rapat kerja dilakukan melalui video conference sehingga jejak rapat direkam dan mudah ditelusuri sehingga jika terjadi permasalahan bisa di audit secara cepat dan transparan melalui rekaman. Pihaknya juga memastikan tidak ada yang diistimewakan dalam mengambil kebijakn termasuk BUMN harus diaudit telerbih dahulu apabila mengajukan bantuan dana.
"Kalau sekarang masyarakat sering melihat orang yang buat keputusan itu dianggap punya niat enggak baik, kecuali terbukti dia niatnya baik. Ini jadi beban sebetulnya, kalau anda dicurigai. Makanya daripada harus dibuktikan, kita record saja semuanya," tandas dia.
Dia mengatakan, bagi pemerintah tantangan saat ini memang luar biasa. Tak hanya skala ekonomi makro, pemerintah juga harus bertanggung jawab pada sektor rill hingga rumah tangga. "Makanya ada bansos untuk penerima PKH, kartu sembako, warga di Jabodetabek sampai desa itu karena kita lihat perlapisan," jelasnya.
"Semua berjalan dengan baik seluruh kegiatan rapat kita record secara detail. Siapa yang hadir ngomong apa dan rekaman itu kita preserve. Bahkan sejak 2015, ketika Bank Century semua rekaman ada sampai hari ini kalau mau lihat silahkan saja," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani , di Jakarta, Minggu (28/6/2020).
(BACA JUGA:Sri Mulyani Akui Penanganan Corona Dilakukan Secara Keroyokan)
Menurut dia seluruh lapisan masyarakat berhak mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi. Pihaknya memastikan dalam mengambil kebijakan termasuk penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan secara transparan.
Bahakn setiap rapat kerja dilakukan melalui video conference sehingga jejak rapat direkam dan mudah ditelusuri sehingga jika terjadi permasalahan bisa di audit secara cepat dan transparan melalui rekaman. Pihaknya juga memastikan tidak ada yang diistimewakan dalam mengambil kebijakn termasuk BUMN harus diaudit telerbih dahulu apabila mengajukan bantuan dana.
"Kalau sekarang masyarakat sering melihat orang yang buat keputusan itu dianggap punya niat enggak baik, kecuali terbukti dia niatnya baik. Ini jadi beban sebetulnya, kalau anda dicurigai. Makanya daripada harus dibuktikan, kita record saja semuanya," tandas dia.
Dia mengatakan, bagi pemerintah tantangan saat ini memang luar biasa. Tak hanya skala ekonomi makro, pemerintah juga harus bertanggung jawab pada sektor rill hingga rumah tangga. "Makanya ada bansos untuk penerima PKH, kartu sembako, warga di Jabodetabek sampai desa itu karena kita lihat perlapisan," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda