Inggris Tutup Peluang Sektor Properti Jadi Tempat Cuci Uang Oligarki Rusia
Selasa, 02 Agustus 2022 - 06:55 WIB
Oligarki hingga kalangan miliarder yang menggunakan properti Inggris untuk aksi pencucian uang menjadi sasaran sanksi terbaru yang disiapkan kepada Rusia. Foto/Dok BBC
LONDON - Oligarki hingga kalangan miliarder yang menggunakan properti Inggris untuk aksi pencucian uang menjadi sasaran sanksi terbaru yang disiapkan kepada Rusia. Setiap perusahaan anonim asing yang ingin membeli tanah atau properti di Inggris harus mengungkapkan pemilik sebenarnya.
Perusahaan asing yang menolak untuk mengungkapkan pemilik aslinya dapat menghadapi denda hingga 2.500 pounds per hari atau hukuman hingga lima tahun penjara. Daftar itu muncul di tengah sanksi ekonomi sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.
Organisasi asing yang sudah memiliki tanah di Inggris diberikan waktu selama periode enam bulan untuk mendaftarkan pemilik atau pejabat pengelola mereka.
"Kami dengan jelas menekankan bahwa Inggris merupakan tempat untuk bisnis yang sah saja, dan untuk memastikan kami bebas dari elit korup dengan kekayaan yang mencurigakan, kami perlu tahu siapa yang memiliki apa," ujar Lord Callanan.
"Dengan mengharuskan register, ini akan berjalan dengan kecepatan tinggi. Kami mengangkat tirai dan menindak para penjahat yang berusaha menyembunyikan kekayaan mereka yang diperoleh secara ilegal," bebernya.
Pendaftaran ini merupakan bagian dari RUU Kejahatan Ekonomi (Transparansi dan Penegakan Hukum) yang ditetapkan pada Februari 2022, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.
RUU tersebut mengusulkan agar siapa pun yang mendirikan, menjalankan, memiliki, atau mengendalikan perusahaan di Inggris untuk memverifikasi identitas mereka dengan Companies House, lembaga pemerintah, serta memberi Companies House kewenangan menindak informasi yang mencurigakan.
Daftar ini berlaku untuk properti yang dibeli sejak Januari 1999 di Inggris dan Wales, dan sejak Desember 2014 di Skotlandia.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Margaret Hodge mengatakan ,pemerintah perlu melangkah lebih jauh untuk mengatasi aksi pencucian uang.
"Untuk benar-benar menghentikan aliran kekayaan korup ke pasar perumahan kita, pemerintah harus segera membuat daftar terbuka dari pemilik sebenarnya dari tanah dan properti Inggris, bukan hanya dari mereka yang dimiliki oleh perusahaan," katanya.
Perusahaan asing yang menolak untuk mengungkapkan pemilik aslinya dapat menghadapi denda hingga 2.500 pounds per hari atau hukuman hingga lima tahun penjara. Daftar itu muncul di tengah sanksi ekonomi sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.
Organisasi asing yang sudah memiliki tanah di Inggris diberikan waktu selama periode enam bulan untuk mendaftarkan pemilik atau pejabat pengelola mereka.
"Kami dengan jelas menekankan bahwa Inggris merupakan tempat untuk bisnis yang sah saja, dan untuk memastikan kami bebas dari elit korup dengan kekayaan yang mencurigakan, kami perlu tahu siapa yang memiliki apa," ujar Lord Callanan.
"Dengan mengharuskan register, ini akan berjalan dengan kecepatan tinggi. Kami mengangkat tirai dan menindak para penjahat yang berusaha menyembunyikan kekayaan mereka yang diperoleh secara ilegal," bebernya.
Pendaftaran ini merupakan bagian dari RUU Kejahatan Ekonomi (Transparansi dan Penegakan Hukum) yang ditetapkan pada Februari 2022, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.
RUU tersebut mengusulkan agar siapa pun yang mendirikan, menjalankan, memiliki, atau mengendalikan perusahaan di Inggris untuk memverifikasi identitas mereka dengan Companies House, lembaga pemerintah, serta memberi Companies House kewenangan menindak informasi yang mencurigakan.
Daftar ini berlaku untuk properti yang dibeli sejak Januari 1999 di Inggris dan Wales, dan sejak Desember 2014 di Skotlandia.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, Margaret Hodge mengatakan ,pemerintah perlu melangkah lebih jauh untuk mengatasi aksi pencucian uang.
"Untuk benar-benar menghentikan aliran kekayaan korup ke pasar perumahan kita, pemerintah harus segera membuat daftar terbuka dari pemilik sebenarnya dari tanah dan properti Inggris, bukan hanya dari mereka yang dimiliki oleh perusahaan," katanya.
(akr)
tulis komentar anda