Kemenperin Pacu Pasar Domestik Antisipasi Turunnya Permintaan Global
Senin, 29 Juni 2020 - 12:15 WIB
Pasar domestik terus dipacu agar dapat menyerap produksi dalam negeri, mengantisipasi turunnya permintaan global. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya antisipasi terhadap kondisi perekonomian global yang kian dinamis, terutama akibat dampak pandemi Covid-19.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah berupaya membangun permintaan pasar di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan penyerapan produk lokal.
Salah satu langkah stretegis yang dijalankan adalah menerapkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk memastikan belanja kementerian, lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa memprioritaskan produk nasional.
"Penting bagi kita untuk segera menyiasatinya, seperti turunnya permintaan global terhadap produk-produk industri manufaktur," tuturnya di Jakarta, Senin (29/6/2020).
(Baca Juga: Produk Industri Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri)
Dia mengatakan, pemerintah mengimplementasikan instrumen pengendalian impor, antara lain melalui pembuatan dashboard supply-demand domestik untuk produksi industri dalam negeri, yakni dengan menerapkan safeguard, penguatan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan implementasi larangan terbatas.
"Sangat penting untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, pada tahun 2022, kami berupaya untuk mewujudkan substitusi impor sebesar 35% untuk mendorong kemandirian industri nasional," ungkap Agus.
Melalui upaya-upaya tersebut, Menperin optimistis, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia dapat kembali bangkit, seperti capaian pada Februari 2020 yang berada di level ekspansif sebesar 51,9. "Apabila kondisi kedaruratan kesehatan sudah selesai dan vaksin untuk Covid-19 sudah ditemukan dan didistribusikan secara massal, kami yakin posisi PMI kita dapat rebound seperti semula," imbuhnya.
Menperin menegaskan, pihaknya saat ini fokus terhadap memacu aktivitas industri yang produktif dan aman dari imbas Covid-19, sehingga akan cepat memulihkan kembali kondisi perekonomian nasional. Dengan prinsip ini, produktivitas masyarakat dan industri serta penerapan protokol kesehatan harus dapat berjalan secara beriringan. "Sehingga secara bertahap dapat segera memulihkan sektor industri manufaktur," ujarnya.
Menurut Menperin, penerapan protokol yang ketat untuk pencegahan penularan Covid-19 di sektor industri merupakan hal yang harus dikedepankan. Baik sektor kesehatan maupun kegiatan industri manufaktur tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Dengan demikian, tegas dia, pemulihan industri manufaktur juga dapat berjalan dengan cepat.
Guna menjaga sektor manufaktur agar mampu memacu produktivitasnya di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin telah mengusulkan stimulus tambahan, antara lain diskon dan penyesuaian tarif energi yang harus dibayarkan oleh pengusaha.
"Usulan tersebut melengkapi stimulus yang telah digulirkan pemerintah, yang meliputi penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Semuanya dilakukan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung para pelaku industri selama terjadi pandemi," tandasnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah berupaya membangun permintaan pasar di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan penyerapan produk lokal.
Salah satu langkah stretegis yang dijalankan adalah menerapkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk memastikan belanja kementerian, lembaga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa memprioritaskan produk nasional.
"Penting bagi kita untuk segera menyiasatinya, seperti turunnya permintaan global terhadap produk-produk industri manufaktur," tuturnya di Jakarta, Senin (29/6/2020).
(Baca Juga: Produk Industri Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri)
Dia mengatakan, pemerintah mengimplementasikan instrumen pengendalian impor, antara lain melalui pembuatan dashboard supply-demand domestik untuk produksi industri dalam negeri, yakni dengan menerapkan safeguard, penguatan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan implementasi larangan terbatas.
"Sangat penting untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Selain itu, pada tahun 2022, kami berupaya untuk mewujudkan substitusi impor sebesar 35% untuk mendorong kemandirian industri nasional," ungkap Agus.
Melalui upaya-upaya tersebut, Menperin optimistis, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia dapat kembali bangkit, seperti capaian pada Februari 2020 yang berada di level ekspansif sebesar 51,9. "Apabila kondisi kedaruratan kesehatan sudah selesai dan vaksin untuk Covid-19 sudah ditemukan dan didistribusikan secara massal, kami yakin posisi PMI kita dapat rebound seperti semula," imbuhnya.
Menperin menegaskan, pihaknya saat ini fokus terhadap memacu aktivitas industri yang produktif dan aman dari imbas Covid-19, sehingga akan cepat memulihkan kembali kondisi perekonomian nasional. Dengan prinsip ini, produktivitas masyarakat dan industri serta penerapan protokol kesehatan harus dapat berjalan secara beriringan. "Sehingga secara bertahap dapat segera memulihkan sektor industri manufaktur," ujarnya.
Menurut Menperin, penerapan protokol yang ketat untuk pencegahan penularan Covid-19 di sektor industri merupakan hal yang harus dikedepankan. Baik sektor kesehatan maupun kegiatan industri manufaktur tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Dengan demikian, tegas dia, pemulihan industri manufaktur juga dapat berjalan dengan cepat.
Guna menjaga sektor manufaktur agar mampu memacu produktivitasnya di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin telah mengusulkan stimulus tambahan, antara lain diskon dan penyesuaian tarif energi yang harus dibayarkan oleh pengusaha.
"Usulan tersebut melengkapi stimulus yang telah digulirkan pemerintah, yang meliputi penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Semuanya dilakukan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung para pelaku industri selama terjadi pandemi," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda