Serapan Anggaran Stimulus Rendah, Ujung Tombak Relaksasi Belum Paham
Senin, 29 Juni 2020 - 19:14 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Sri Adiningsih mengatakan Presiden Jokowi punya pandangan sendiri di balik kemarahannya melihat penyerapan anggaran stimulus terdampak Covid-19 yang rendah.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, mengatakan Presiden Joko Widodo punya pandangan sendiri di balik kemarahannya melihat penyerapan anggaran stimulus ekonomi terdampak Covid-19 yang masih rendah.
“Saya kira Bapak Presiden punya alasan sendiri di balik kemarahannya itu. Sebab anggaran stimulus itu sangat besar ya, terutama bagi UMKM dan kalangan usaha kecil lainnya ketika sebagian besar roda ekonomi didorong dari situ,” ujarnya kepada SINDO di Jakarta, Senin (29/6/2020). ( Baca:Tidak Transparan ke Publik, Anggaran COVID-19 Rawan Disalahgunakan )
Meski begitu, dia mengakui tidak mudah melaksanakan serapan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19. Apalagi berbicara kebijakan pemerintah sampai pada implementasi terbawah. Menurutnya, ada banyak hambatan, terutama birokrasi dan persyaratan lain. Padahal Presiden Joko Widodo sudah memfasilitasi bahkan lewat perpu sekalipun. (Baca: Kecewa Kinerja Menterinya, Resuffle Jadi Pilihan Dilematis Jokowi)
“Inisiatif bukan hanya dari pembantu presiden atau menteri saja. Ini sampai ke bawah-bawahnya sebagai ujung tombak. Apakah mereka paham, dan memang tidak sesimpel yang diucapkan. Memang situasinya darurat sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden, tapi apakah yang ujung tombak yang tadi saya bilang merasakan hal yang sama dan paham dengan kebijakan dari atas?” ungkapnya.
Menurutnya, bagi UMKM yang ingin mendapatkan akses dana atau tambahan modal terdampak Covid-19, pada akhirnya juga akan berhadapan dengan ujung tombak pemerintahan. “Kemudian ada syarat yang belum tentu mudah diikuti bagi UMKM. Kalau sudah begini, ya memang ruwet urusannya,” pungkas Sri.
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, sebagai salah satu sektor yang terdampak, harusnya masyarakat yang berpergian jauh mendapatkan rapid tes secara gratis. Menurut dia, langkah tersebut adalah salah satu cara efektif meringankan beban kalangan sektor usaha yang terdampak karena urusan logistik.
Di sisi lain, relaksasi untuk sektor ini mentok di mulut tanpa implementasi apa-apa. “Terlalu banyak pikiran saya kira di masa New Normal ini. Jadi harusnya ada langkah extra ordinary yang keliatan malah seolah-olah di bawah normal, bukan normal bahkan new normal tapi di bawah normal,” ujarnya.
Banyak pekerjaan rumah yang harus direalisasikan di sektor perhubungan tapi belum berdampak besar, khususnya pada relaksasi transportasi. Pengawalan anggaran tidak diinisiasi dan dikawal baik. “Jadinya ya jalan di tempat. Segerakan anggaran relaksasi bagi bus AKAP yang menyewa bus agar bisa lepas dari kesulitan akibat Covid-19,” pungkasnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, mengatakan Presiden Joko Widodo punya pandangan sendiri di balik kemarahannya melihat penyerapan anggaran stimulus ekonomi terdampak Covid-19 yang masih rendah.
“Saya kira Bapak Presiden punya alasan sendiri di balik kemarahannya itu. Sebab anggaran stimulus itu sangat besar ya, terutama bagi UMKM dan kalangan usaha kecil lainnya ketika sebagian besar roda ekonomi didorong dari situ,” ujarnya kepada SINDO di Jakarta, Senin (29/6/2020). ( Baca:Tidak Transparan ke Publik, Anggaran COVID-19 Rawan Disalahgunakan )
Meski begitu, dia mengakui tidak mudah melaksanakan serapan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19. Apalagi berbicara kebijakan pemerintah sampai pada implementasi terbawah. Menurutnya, ada banyak hambatan, terutama birokrasi dan persyaratan lain. Padahal Presiden Joko Widodo sudah memfasilitasi bahkan lewat perpu sekalipun. (Baca: Kecewa Kinerja Menterinya, Resuffle Jadi Pilihan Dilematis Jokowi)
“Inisiatif bukan hanya dari pembantu presiden atau menteri saja. Ini sampai ke bawah-bawahnya sebagai ujung tombak. Apakah mereka paham, dan memang tidak sesimpel yang diucapkan. Memang situasinya darurat sebagaimana yang dikatakan Bapak Presiden, tapi apakah yang ujung tombak yang tadi saya bilang merasakan hal yang sama dan paham dengan kebijakan dari atas?” ungkapnya.
Menurutnya, bagi UMKM yang ingin mendapatkan akses dana atau tambahan modal terdampak Covid-19, pada akhirnya juga akan berhadapan dengan ujung tombak pemerintahan. “Kemudian ada syarat yang belum tentu mudah diikuti bagi UMKM. Kalau sudah begini, ya memang ruwet urusannya,” pungkas Sri.
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, sebagai salah satu sektor yang terdampak, harusnya masyarakat yang berpergian jauh mendapatkan rapid tes secara gratis. Menurut dia, langkah tersebut adalah salah satu cara efektif meringankan beban kalangan sektor usaha yang terdampak karena urusan logistik.
Di sisi lain, relaksasi untuk sektor ini mentok di mulut tanpa implementasi apa-apa. “Terlalu banyak pikiran saya kira di masa New Normal ini. Jadi harusnya ada langkah extra ordinary yang keliatan malah seolah-olah di bawah normal, bukan normal bahkan new normal tapi di bawah normal,” ujarnya.
Banyak pekerjaan rumah yang harus direalisasikan di sektor perhubungan tapi belum berdampak besar, khususnya pada relaksasi transportasi. Pengawalan anggaran tidak diinisiasi dan dikawal baik. “Jadinya ya jalan di tempat. Segerakan anggaran relaksasi bagi bus AKAP yang menyewa bus agar bisa lepas dari kesulitan akibat Covid-19,” pungkasnya.
(uka)
tulis komentar anda