Serapan Anggaran Stimulus Rendah, Ujung Tombak Relaksasi Belum Paham
Senin, 29 Juni 2020 - 19:14 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Sri Adiningsih mengatakan Presiden Jokowi punya pandangan sendiri di balik kemarahannya melihat penyerapan anggaran stimulus terdampak Covid-19 yang rendah.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, mengatakan Presiden Joko Widodo punya pandangan sendiri di balik kemarahannya melihat penyerapan anggaran stimulus ekonomi terdampak Covid-19 yang masih rendah.
“Saya kira Bapak Presiden punya alasan sendiri di balik kemarahannya itu. Sebab anggaran stimulus itu sangat besar ya, terutama bagi UMKM dan kalangan usaha kecil lainnya ketika sebagian besar roda ekonomi didorong dari situ,” ujarnya kepada SINDO di Jakarta, Senin (29/6/2020). ( Baca:Tidak Transparan ke Publik, Anggaran COVID-19 Rawan Disalahgunakan )
Meski begitu, dia mengakui tidak mudah melaksanakan serapan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19. Apalagi berbicara kebijakan pemerintah sampai pada implementasi terbawah. Menurutnya, ada banyak hambatan, terutama birokrasi dan persyaratan lain. Padahal Presiden Joko Widodo sudah memfasilitasi bahkan lewat perpu sekalipun. (Baca: Kecewa Kinerja Menterinya, Resuffle Jadi Pilihan Dilematis Jokowi)
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, mengatakan Presiden Joko Widodo punya pandangan sendiri di balik kemarahannya melihat penyerapan anggaran stimulus ekonomi terdampak Covid-19 yang masih rendah.
“Saya kira Bapak Presiden punya alasan sendiri di balik kemarahannya itu. Sebab anggaran stimulus itu sangat besar ya, terutama bagi UMKM dan kalangan usaha kecil lainnya ketika sebagian besar roda ekonomi didorong dari situ,” ujarnya kepada SINDO di Jakarta, Senin (29/6/2020). ( Baca:Tidak Transparan ke Publik, Anggaran COVID-19 Rawan Disalahgunakan )
Meski begitu, dia mengakui tidak mudah melaksanakan serapan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19. Apalagi berbicara kebijakan pemerintah sampai pada implementasi terbawah. Menurutnya, ada banyak hambatan, terutama birokrasi dan persyaratan lain. Padahal Presiden Joko Widodo sudah memfasilitasi bahkan lewat perpu sekalipun. (Baca: Kecewa Kinerja Menterinya, Resuffle Jadi Pilihan Dilematis Jokowi)
Lihat Juga :