Ajak Pemda Tekan Inflasi Pangan ke 5%, Gubernur BI: Jangan Biarkan Rakyat Sengsara
Rabu, 10 Agustus 2022 - 19:47 WIB
JAKARTA - Inflasi pangan terus meroket seiring gejolak ekonomi dan geopolitik global. Kondisi inflasi pangan yang tinggi pun juga menjadi perhatian utama Bank Indonesia (BI).
Sebagai catatan, inflasi Indonesia saat ini tercatat sebesar 4,89% dan porsi terbesarnya adalah inflasi pangan sebesar 10,47%.
"Angka (inflasi pangan)-nya sudah menyentuh 10,47%, harusnya tidak boleh lebih dari 5%, mentok 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu (10/8/2022).
Maka dari itu, sambung dia, GNPIP harus digalakkan. Langkah ini menjadi upaya bersama, bersatu mengendalikan inflasi agar inflasi pangan bisa ditekan dari 10,47% menjadi paling tinggi 6% atau hingga setidaknya 5%.
"Bagi masyarakat kalangan bawah, itu inflasi pangan bisa 40%, 50%, atau bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi penurunan inflasi pangan itu betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk menyejahterakan rakyat. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, galakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan," tandasnya.
Dia mengatakan, jika melihat rakyat sengsara, jangan dibiarkan. Menurut dia, ini seperti pepatah tetua bahasa Jawa, "Yen abot ojo disonggoh dhewek", yang artinya jangan biarkan masyarakat menanggung beban beratnya sendiri.
"Maka dari itu, mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga-harga cabai, bawang, telur, daging bisa turun. Minyak goreng sudah turun, semoga tidak naik lagi. Ini supaya angka inflasi 10,47% turun di kisaran 5-6%,” ucapnya.
Perry pun menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemimpin di pemerintah daerah (Pemda), misalnya dalam menggelar operasi pasar.
Sebagai catatan, inflasi Indonesia saat ini tercatat sebesar 4,89% dan porsi terbesarnya adalah inflasi pangan sebesar 10,47%.
"Angka (inflasi pangan)-nya sudah menyentuh 10,47%, harusnya tidak boleh lebih dari 5%, mentok 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu (10/8/2022).
Maka dari itu, sambung dia, GNPIP harus digalakkan. Langkah ini menjadi upaya bersama, bersatu mengendalikan inflasi agar inflasi pangan bisa ditekan dari 10,47% menjadi paling tinggi 6% atau hingga setidaknya 5%.
"Bagi masyarakat kalangan bawah, itu inflasi pangan bisa 40%, 50%, atau bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi penurunan inflasi pangan itu betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk menyejahterakan rakyat. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, galakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan," tandasnya.
Dia mengatakan, jika melihat rakyat sengsara, jangan dibiarkan. Menurut dia, ini seperti pepatah tetua bahasa Jawa, "Yen abot ojo disonggoh dhewek", yang artinya jangan biarkan masyarakat menanggung beban beratnya sendiri.
"Maka dari itu, mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga-harga cabai, bawang, telur, daging bisa turun. Minyak goreng sudah turun, semoga tidak naik lagi. Ini supaya angka inflasi 10,47% turun di kisaran 5-6%,” ucapnya.
Perry pun menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemimpin di pemerintah daerah (Pemda), misalnya dalam menggelar operasi pasar.
tulis komentar anda