Kontras dengan Indonesia, Ini Alasan PPN di Vietnam Turun Jadi 8%

JAKARTA - Vietnam baru-baru ini mengesahkan aturan memperpanjang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dari awalnya 10% turun jadi 8%. Langkah yang dilakukan Vietnam ini kontras dengan Pemerintah Indonesia yang menaikkan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Vietnam secara resmi memperpanjang pengurangan PPN sebesar 2% hingga akhir Juni 2025. Pada 30 November 2024, Majelis Nasional ke-15 mengesahkan Resolusi Sesi ke-8, yang menetapkan untuk terus mengurangi PPN untuk kelompok barang dan jasa untuk mendukung Program Pemulihan dan Pengembangan Sosial Ekonomi.



Pengurangan PPN 2% akan berlaku secara seragam di semua tahap impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat termasuk bahan kebutuhan pokok.

Sementara itu, barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat untuk pengurangan PPN akan sama dengan pemotongan sebelumnya, yang meliputi; Telekomunikasi; Teknologi informasi; Jasa keuangan dan perbankan; Sekuritas; Asuransi; Bisnis real estat; Produksi logam dan produksi produk logam prefabrikasi; Pertambangan (tidak termasuk pertambangan batu bara); Produksi kokas; Pengilangan minyak bumi; Bahan kimia dan produk kimia; dan Barang dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Selain itu, Keputusan 94/2023/ND-CP telah menerapkan pengurangan PPN sebesar 2% untuk barang dan jasa yang tadinya dikenai PPN sebesar 10%, dengan beberapa pengecualian. Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN 2%, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.

Alasan Pemotongan Pajak

Sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN sebesar 2% telah terbukti berperan penting dalam meringankan biaya input untuk bisnis di berbagai sektor di Vietnam. Melansir dari Vietnam Briefing, kebijakan ini telah mendorong konsumsi domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung, termasuk pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang utama dan gangguan dalam rantai pasokan global.



Menurut para pengamat pasar, pengurangan PPN secara langsung telah berkontribusi dalam menstabilkan produksi dan kegiatan bisnis, yang pada gilirannya telah mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan standar hidup. Dengan menurunkan biaya produksi, perusahaan-perusahaan dapat menawarkan harga yang kompetitif, sehingga semakin menstimulasi belanja konsumen. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi sektor-sektor seperti ritel, otomotif, dan manufaktur.

Implikasi Keuangan

Pemotongan pajak terbaru diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar VND 26,1 triliun atau USD1,03 miliar ketika diimplementasikan. Oleh karena itu, dalam resolusi tersebut, Majelis Nasional menugaskan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memastikan pendapatan dan menyeimbangkan anggaran negara pada tahun 2025.

Untuk bisnis di Vietnam, terutama yang bergerak di industri yang berhubungan langsung dengan konsumen, pengurangan PPN yang diperpanjang memberikan peluang untuk penetapan harga strategis dan manajemen biaya. Sangat penting untuk meninjau struktur harga, dinamika rantai pasokan, dan strategi perencanaan keuangan untuk memaksimalkan manfaat dari langkah kebijakan fiskal ini.