Gelar APN 2022, Apkasi Ajak Perusahaan Rebut Peluang Pengadaan Barang dan di Pemda
Senin, 15 Agustus 2022 - 21:49 WIB
Seperti diketahui LKPP telah mengambil langkah-langkah strategis melalui perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa dalam rangka peningkatan produk dalam negeri, produk UKM dan Koperasi menuju Indonesia Maju melalui percepatan penayangan produk katalog nasional dan menargetkan pembentukan katalog lokal dan sektoral di lebih dari 400 instansi kementerian/lembaga/Pemda untuk menggeliatkan ekonomi daerah.
Terpisah, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menyatakan, potensi dan peluang ekonomi di sektor pengadaan barang/jasa ini cukup besar nilainya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran modal pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.481 triliun terdiri dari pemerintah pusat Rp.526 triliun, Pemda Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun. Di bagian Pemda, pemerintah kabupatenlah yang paling banyak mengalokasikan untuk belanja barang/jasa.
Sarman juga menekankan pentingnya APN 2022 untuk bisa dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia barang/jasa. Selama ini, menurut dia, perusahaan penyedia barang dan jasa dan SKPD hanya berkomunikasi melalui dunia maya, yaitu e-Katalog LKPP.
Dengan adanya penyelenggaraan APN 2022 ini miminal mereka lebih dekat mengenal produsennya dan bisa berkomunikasi secara intens terkait proses PBJ pemerintah.
Selain itu, kata Sarman, penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan sebagai iangkah nyata salah satu peran Apkasi dalam mendorong produk unggulan daerah agar bisa masuk ke dalam daftar e-Katalog lokal.
APN 2022 yang digelar selama tiga hari juga membawa misi sebagai upaya untuk percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Usaha Menengah, Kecil (UMK) dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa khususnya di Pemda.
Terpisah, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menyatakan, potensi dan peluang ekonomi di sektor pengadaan barang/jasa ini cukup besar nilainya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran modal pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.481 triliun terdiri dari pemerintah pusat Rp.526 triliun, Pemda Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun. Di bagian Pemda, pemerintah kabupatenlah yang paling banyak mengalokasikan untuk belanja barang/jasa.
Sarman juga menekankan pentingnya APN 2022 untuk bisa dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia barang/jasa. Selama ini, menurut dia, perusahaan penyedia barang dan jasa dan SKPD hanya berkomunikasi melalui dunia maya, yaitu e-Katalog LKPP.
Dengan adanya penyelenggaraan APN 2022 ini miminal mereka lebih dekat mengenal produsennya dan bisa berkomunikasi secara intens terkait proses PBJ pemerintah.
Selain itu, kata Sarman, penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan sebagai iangkah nyata salah satu peran Apkasi dalam mendorong produk unggulan daerah agar bisa masuk ke dalam daftar e-Katalog lokal.
APN 2022 yang digelar selama tiga hari juga membawa misi sebagai upaya untuk percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), Usaha Menengah, Kecil (UMK) dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa khususnya di Pemda.
(ind)
tulis komentar anda