Temui Pimpinan BPK, Erick Thohir Beberkan Pelaksanaan PMN BUMN
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 20:22 WIB
Dia mencatat kapasitas BUMN yang bertanggung jawab terhadap sepertiga perekonomian nasional dituntut menjaga amanah dalam mengelola uang negara agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.
Di era keterbukaan ini, lanjut Erick, kadang persepsi publik lebih menonjol ketimbang fakta. Sering kali PMN dikonotasikan sesuatu yang negatif. Begitu pula utang BUMN seringkali dipersepsikan buruk.
“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi yang diberikan BUMN, baik itu dari pajak, PNBP, dan deviden kepada negara tiga kali lipat lebih besar ketimbang utang. Itu menandakan saat ini BUMN sehat," tuturnya.
Erick meyakini keterlibatan BPK sejak dini banyak membantu proses transformasi dan restrukturisasi BUMN agar berjalan sesuai harapan.
Keterlibatan ini sejalan dengan kesepakatan sejumlah kementerian, di mana mereka menyepakati adanya keterlibatan lembaga audit eksternal tersebut.
"Karena itu, saya ingin BPK mendukung dan mendorong rencana kebijakan yang sedang disepakati, yaitu bahwa penugasan kepada BUMN setidaknya harus disepakati tiga kementerian. Kementerian BUMN sebagai manajemen BUMN, lalu Kemenkeu sebagai pemegang saham BUMN, dan Kementerian terkait yang punya tugas pokok dan fungsi mendorong penugasan ke BUMN,” urainya.
Di era keterbukaan ini, lanjut Erick, kadang persepsi publik lebih menonjol ketimbang fakta. Sering kali PMN dikonotasikan sesuatu yang negatif. Begitu pula utang BUMN seringkali dipersepsikan buruk.
“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi yang diberikan BUMN, baik itu dari pajak, PNBP, dan deviden kepada negara tiga kali lipat lebih besar ketimbang utang. Itu menandakan saat ini BUMN sehat," tuturnya.
Erick meyakini keterlibatan BPK sejak dini banyak membantu proses transformasi dan restrukturisasi BUMN agar berjalan sesuai harapan.
Keterlibatan ini sejalan dengan kesepakatan sejumlah kementerian, di mana mereka menyepakati adanya keterlibatan lembaga audit eksternal tersebut.
"Karena itu, saya ingin BPK mendukung dan mendorong rencana kebijakan yang sedang disepakati, yaitu bahwa penugasan kepada BUMN setidaknya harus disepakati tiga kementerian. Kementerian BUMN sebagai manajemen BUMN, lalu Kemenkeu sebagai pemegang saham BUMN, dan Kementerian terkait yang punya tugas pokok dan fungsi mendorong penugasan ke BUMN,” urainya.
Lihat Juga :