Sukses Perbaiki BUMN, Sri Mulyani Tambah Isi Kantong Erick Thohir
Rabu, 24 Agustus 2022 - 13:24 WIB
Anggaran kementeriannya Erick Thohir tahun depan lebih besar dari pengajuan. Foto/Dok
JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2023 mencapai Rp260,4 miliar, lebih besar 12,2% dari usulan awal senilai Rp232 miliar. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim peningkatan pagu anggaran itu lantaran kementeriannya berhasil mendongkrak kinerja perusahaan pelat merah.
"Terima kasih dorongan Komisi VI yang terus mendukung upaya kami dalam melakukan transformasi. Sepertinya hal ini juga diapresiasi Kementerian Keuangan sehingga pagu kami untuk 2023 naik Rp28,4 miliar atau 12,2% dari usulan sebelumnya," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Tercatat, Kementerian BUMN mengalokasikan pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp180,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari kegiatan unit kerja Rp45,5 miliar, operasional kantor Rp54,7 miliar, gaji dan tunjangan senilai Rp80,4 miliar.
"Satu lagi program pengembangan dan pengawasan BUMN senilai Rp79,7 miliar," ungkap dia.
Erick memastikan akan menjaga tren positif laporan keuangan Kementerian BUMN yang selama 15 tahun terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan untuk tahun anggaran 2021 alhamdulillah sudah mendapat opini WTP. Ini tahun ke-15 WTP yang sudah diberikan BPK ke Kementerian BUMN," kata Erick.
Di lain sisi, realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mencapai Rp190,94 miliar atau 98,91% dari pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp193,04 miliar pada 2021. Realisasi tersebut berupa belanja pegawai Rp57,81 miliar (99,43% dari pagu anggaran yang sebesar Rp58,14 miliar), realisasi belanja barang Rp122,44 miliar (98,63% dari pagu sebesar Rp124,14 miliar) serta realisasi belanja modal Rp10,69 miliar (99,32% dari pagu yang sebesar Rp10,77 miliar).
"Terima kasih dorongan Komisi VI yang terus mendukung upaya kami dalam melakukan transformasi. Sepertinya hal ini juga diapresiasi Kementerian Keuangan sehingga pagu kami untuk 2023 naik Rp28,4 miliar atau 12,2% dari usulan sebelumnya," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Tercatat, Kementerian BUMN mengalokasikan pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp180,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari kegiatan unit kerja Rp45,5 miliar, operasional kantor Rp54,7 miliar, gaji dan tunjangan senilai Rp80,4 miliar.
"Satu lagi program pengembangan dan pengawasan BUMN senilai Rp79,7 miliar," ungkap dia.
Erick memastikan akan menjaga tren positif laporan keuangan Kementerian BUMN yang selama 15 tahun terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan untuk tahun anggaran 2021 alhamdulillah sudah mendapat opini WTP. Ini tahun ke-15 WTP yang sudah diberikan BPK ke Kementerian BUMN," kata Erick.
Baca Juga
Di lain sisi, realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mencapai Rp190,94 miliar atau 98,91% dari pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp193,04 miliar pada 2021. Realisasi tersebut berupa belanja pegawai Rp57,81 miliar (99,43% dari pagu anggaran yang sebesar Rp58,14 miliar), realisasi belanja barang Rp122,44 miliar (98,63% dari pagu sebesar Rp124,14 miliar) serta realisasi belanja modal Rp10,69 miliar (99,32% dari pagu yang sebesar Rp10,77 miliar).
(uka)
tulis komentar anda