Pejabat Pemerintah Jadi Komisaris Bank BUMN, Erick Thohir Kasih Penjelasan Begini
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir. FOTO/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Perombakan dewan komisaris di sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ) berujung pada penempatan sejumlah pejabat pemerintah di dalamnya. Terkait dengan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun buka suara.
Erick mengatakan, kebijakan perombakan dewan komisaris tersebut merupakan langkah efisiensi, termasuk pula dengan penempatan sejumlah pejabat kementerian yang dipercaya mengisi posisi sebagai dewan pengawas di dalamnya.
Menurutnya, rangkap jabatan sejumlah pejabat pemerintah di bank BUMN merupakan bagian dari keterpaduan kebijakan. Erick berdalih banyak program kementerian yang membutuhkan dukungan dari Himbara.
"Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan," ujar Erick, dikutip Jumat (28/3/2025).
Di luar itu, aspek pengawasan pun menurutnya menjadi prioritas melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI). Karena itu, pemegang saham terus mendorong peningkatan kinerja dan transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
Erick menegaskan Himbara terus berbenah untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, terutama menghadapi ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara. Dia juga menilai terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.
Erick mengatakan, kebijakan perombakan dewan komisaris tersebut merupakan langkah efisiensi, termasuk pula dengan penempatan sejumlah pejabat kementerian yang dipercaya mengisi posisi sebagai dewan pengawas di dalamnya.
Menurutnya, rangkap jabatan sejumlah pejabat pemerintah di bank BUMN merupakan bagian dari keterpaduan kebijakan. Erick berdalih banyak program kementerian yang membutuhkan dukungan dari Himbara.
"Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan," ujar Erick, dikutip Jumat (28/3/2025).
Di luar itu, aspek pengawasan pun menurutnya menjadi prioritas melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI). Karena itu, pemegang saham terus mendorong peningkatan kinerja dan transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
Erick menegaskan Himbara terus berbenah untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, terutama menghadapi ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara. Dia juga menilai terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.
(fjo)
Lihat Juga :
