Wantannas Dorong Optimalisasi Penyerapan Beras dan Kedelai di Yogyakarta
Rabu, 24 Agustus 2022 - 16:00 WIB
Sekretaris Jenderal Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan antar daerah lewat pengoptimalan SRG. FOTO/Istimewa
YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksdya TNI Harjo Susmoro mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan antar daerah lewat pengoptimalan Sistem Resi Gudang (SRG).
Harjo menuturkan, SRG diimplementasikan demi menjaga ketahanan pangan di masa krisis pangan dan meningkatkan taraf hidup petani juga nelayan. Serta bermuara pada peningkatan daya saing komoditas yang mampu membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
"Salah satu upaya yang sudah kita lakukan dalam mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras adalah dengan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang," kata Harjo di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/8/2022).
Baca Juga: Pemerintah Genjot Produksi Pangan Lokal Pengganti Komoditas Impor
Selain beras, saat ini pelaksanaan SRG di seluruh Tanah Air telah mencakup 20 komoditas, meliputi pangan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertambangan. "Namun, tidak tertutup kemungkinan dimasa krisis pangan ini nantinya jenis-jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG akan bertambah," ucapnya.
Dalam upaya menciptakan ekosistem ketahanan pangan, menurut Harjo, pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 junto Undang-undangNo. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, lewat serangkaian kebijakan. Pertama, lanjut Harjo, adalah menginventarisasi ulang komoditi kategori barang pokok dan vital yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak.
Kedua, membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa. "Ketiga, pengenalan model pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan keuangan," ucap Harjo.
Sementara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X siap mengoptimalkan peran SRG demi misi kemandirian pangan di daerah. Salah satu upaya dari Pemda DIY adalah program tanam padi di lahan seluas 35 ribu hektare setiap tahunnya untuk mencapai surplus produksi beras. "Sehingga produksi kita 850 ribu ton sekian, yang dikonsumsi kan hanya sekitar 680 ribu ton," sambung Sultan.
Guna menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani, Pemda DIY juga melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya program Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras petani.
Harjo menuturkan, SRG diimplementasikan demi menjaga ketahanan pangan di masa krisis pangan dan meningkatkan taraf hidup petani juga nelayan. Serta bermuara pada peningkatan daya saing komoditas yang mampu membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
"Salah satu upaya yang sudah kita lakukan dalam mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras adalah dengan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang," kata Harjo di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/8/2022).
Baca Juga: Pemerintah Genjot Produksi Pangan Lokal Pengganti Komoditas Impor
Selain beras, saat ini pelaksanaan SRG di seluruh Tanah Air telah mencakup 20 komoditas, meliputi pangan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, maupun pertambangan. "Namun, tidak tertutup kemungkinan dimasa krisis pangan ini nantinya jenis-jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG akan bertambah," ucapnya.
Dalam upaya menciptakan ekosistem ketahanan pangan, menurut Harjo, pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 junto Undang-undangNo. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, lewat serangkaian kebijakan. Pertama, lanjut Harjo, adalah menginventarisasi ulang komoditi kategori barang pokok dan vital yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak.
Kedua, membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa. "Ketiga, pengenalan model pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan keuangan," ucap Harjo.
Sementara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X siap mengoptimalkan peran SRG demi misi kemandirian pangan di daerah. Salah satu upaya dari Pemda DIY adalah program tanam padi di lahan seluas 35 ribu hektare setiap tahunnya untuk mencapai surplus produksi beras. "Sehingga produksi kita 850 ribu ton sekian, yang dikonsumsi kan hanya sekitar 680 ribu ton," sambung Sultan.
Guna menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani, Pemda DIY juga melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya program Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras petani.
tulis komentar anda