Wantannas Dorong Optimalisasi Penyerapan Beras dan Kedelai di Yogyakarta

Dalam upaya menciptakan ekosistem ketahanan pangan, menurut Harjo, pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 9 Tahun 2006 junto Undang-undangNo. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, lewat serangkaian kebijakan. Pertama, lanjut Harjo, adalah menginventarisasi ulang komoditi kategori barang pokok dan vital yang memiliki dampak kepada hajat hidup orang banyak.

Kedua, membuka akses pasar bagi produk yang dihasilkan pengelola gudang SRG melalui mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa. "Ketiga, pengenalan model pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan keuangan," ucap Harjo.

Sementara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X siap mengoptimalkan peran SRG demi misi kemandirian pangan di daerah. Salah satu upaya dari Pemda DIY adalah program tanam padi di lahan seluas 35 ribu hektare setiap tahunnya untuk mencapai surplus produksi beras. "Sehingga produksi kita 850 ribu ton sekian, yang dikonsumsi kan hanya sekitar 680 ribu ton," sambung Sultan.

Guna menjaga kesetabilan harga beras dan menghindari permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani, Pemda DIY juga melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya program Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras petani.

"Kita bisa membiayai petani atau menghasilkan padi yang cukup untuk masyarakatnya sendiri. Kita juga punya program Lumbung Mataraman untuk stok pangan," kata dia.

Bantuan Deputi Lingkungan Strategi Regional Wantannas Marsekal Pertama TNI Sugeng Wiwoho menambahkan, kunjungan di DIY kali ini juga dimaksudkan untuk mengangkat potensi komoditi kedelai yang tak dimiliki daerah lain. Potensi kedelai itu, kata Sugeng, ada di Kabupaten Bantul.