Soal BLT BBM, Wapres: Bahasa Kiainya Itu Memberi ke yang Berhak
Rabu, 07 September 2022 - 20:25 WIB
Wapres Maruf Amin menyatakan penyaluran BLT BBM akan tepat sasaran. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ( BLT BBM ) tepat sasaran. Pemberian bantuan ini merupakan bantalan sosial untuk meredam dampak kenaikan harga BBM.
Wapres pun menegaskan pemerintah saat ini sedang melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM. Pasalnya, selama ini subsidi itu banyak dinikmati oleh mereka yang tak berhak.
“Bahwa yang selama ini terjadi, tidak tepat sasaran, maka dilakukan penataan ulang supaya yang menerima yang bener-bener (berhak), bahasa kiainya itu memberi hak kepada yang berhak. Selama ini tidak sampai, karena diambil (yang tak berhak),” kata Wapres dalam keterangan resmi di sela kunjungan kerja di Sumatra Selatan, Rabu (7/9/2022).
.
Wapres mengatakan saat ini dilakukan penataan-penataan akibatkenaikan BBM. Menurut Wapres, kenaikan harga itu lebih tepat disebut sebagai penyesuaian atau normalisasi pada harga keekonomian.
"Sebab sekarang kan BBM itu seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat,” katanya.
Wapres mengharapkan kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan kemiskinan baru. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun dan pemerintah punya target 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Karena sudah memberi bantalan melalui bansos, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tetapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat kenaikan itu,” tegas Wapres.
Wapres memastikan Badan Pusat Statistik akan memantau dan menyampaikan kepada pemerintah dampak sosial yang terjadi pascakenaikan harga BBM ini. Pemerintah juga akan terus mengawal dan memantau semua akibat yang terjadi.
Wapres pun menegaskan pemerintah saat ini sedang melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM. Pasalnya, selama ini subsidi itu banyak dinikmati oleh mereka yang tak berhak.
“Bahwa yang selama ini terjadi, tidak tepat sasaran, maka dilakukan penataan ulang supaya yang menerima yang bener-bener (berhak), bahasa kiainya itu memberi hak kepada yang berhak. Selama ini tidak sampai, karena diambil (yang tak berhak),” kata Wapres dalam keterangan resmi di sela kunjungan kerja di Sumatra Selatan, Rabu (7/9/2022).
.
Wapres mengatakan saat ini dilakukan penataan-penataan akibatkenaikan BBM. Menurut Wapres, kenaikan harga itu lebih tepat disebut sebagai penyesuaian atau normalisasi pada harga keekonomian.
"Sebab sekarang kan BBM itu seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat,” katanya.
Wapres mengharapkan kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan kemiskinan baru. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun dan pemerintah punya target 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
“Karena sudah memberi bantalan melalui bansos, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tetapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat kenaikan itu,” tegas Wapres.
Wapres memastikan Badan Pusat Statistik akan memantau dan menyampaikan kepada pemerintah dampak sosial yang terjadi pascakenaikan harga BBM ini. Pemerintah juga akan terus mengawal dan memantau semua akibat yang terjadi.
(uka)
tulis komentar anda