Hampir 100% RI Tergantung Impor Kedelai, Begini Arahan Jokowi
Senin, 19 September 2022 - 17:18 WIB
Presiden Jokowi memimpin rapat bersama jajaran untuk membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 September 2022. FOTO/dok.Istimewa
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat bersama jajaran untuk membahas tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 September 2022. Dalam rapat tersebut, Jokowi mendorong segenap jajaran untuk meningkatkan produksi kedelai nasional sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100 persen bergantung kepada impor.
"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 juta ton itu produksi nasionalnya kan turun terus," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media selepas rapat, Senin (19/9/2022).
Untuk itu, Jokowi memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya bisa menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait hal tersebut, Presiden meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
"Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 per kilogram," kata Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik, bagi petani juga yang menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.
"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah, sekarang kita kan ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelai juga bisa naik," jelasnya.
Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau Genetically Modified Organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
"Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," lanjutnya.
Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
"Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," tandasnya.
"Bapak Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 juta ton itu produksi nasionalnya kan turun terus," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media selepas rapat, Senin (19/9/2022).
Untuk itu, Jokowi memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya bisa menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait hal tersebut, Presiden meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
"Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 per kilogram," kata Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik, bagi petani juga yang menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700 atau bahkan lebih murah.
"Jadi kita di 2018 misalnya kita produksinya di 700 ribu hektare, nah sekarang di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung semua. Nah, sekarang kita kan ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelai juga bisa naik," jelasnya.
Arahan kedua, Presiden mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau Genetically Modified Organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
"Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," lanjutnya.
Langkah berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
"Itu anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 (ribu) menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda