KLHK Ajak Kadin Sukseskan Program Penyerapan Karbon Bersih 2030
Sabtu, 24 September 2022 - 17:30 WIB
Selanjutnya, secara khusus terhadap cita-cita Pemerintah Republik Indonesia tertuang di dalam Keputusan Menteri LHK No 168 tahun 2022 tentang FoLU Net Sink 2030 dan capaian Komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris terkait pengurangan emisi.
Dia menjelaskan terkait dengan pendekatan model RFBSH saat ini mengapa menjadi penting di dalam target untuk pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink dengan Komitmen NDC? Tentunya hal ini menjadi paradigma baru terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari dengan menggunakan pendekatan public private collaboration untuk menjawab tercapainya environmental, social and governance (ESG). "Platform ESG menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendukung multiusaha kehutanan yang inklusif," ujar Krisdianto.
Baca Juga: Menteri LHK: Upaya Indonesia Wujudkan Folu Net Sink 2030 Didukung AS
Pendekatan kolaborasi inklusi multi pihak dinilai dapat menjembatani hambatan dan tantangan pengusaha kehutanan dalam menguatkan bisnis regenerasi kehutanan seperti wanatani (agroforestry), imbal jasa lingkungan (PES) dan hasil hutan bukan kayu (NTFP’s).
Tentunya hal ini tidak hanya dibutuhkan dari kolaborasi multi pihak saja, namun juga berharap terdapat pendanaan melalui model public funding collaboration guna mewujudkan kemitraan antar sektor, baik sektor swasta, pemerintah dan masyarakat terkait dengan usaha pengelolaan bisnis kehutanan dalam rangka mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan komitmen NDC di Indonesia dalam rangka mencapai target SDG’s Nasional.
Dia menjelaskan terkait dengan pendekatan model RFBSH saat ini mengapa menjadi penting di dalam target untuk pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink dengan Komitmen NDC? Tentunya hal ini menjadi paradigma baru terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari dengan menggunakan pendekatan public private collaboration untuk menjawab tercapainya environmental, social and governance (ESG). "Platform ESG menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendukung multiusaha kehutanan yang inklusif," ujar Krisdianto.
Baca Juga: Menteri LHK: Upaya Indonesia Wujudkan Folu Net Sink 2030 Didukung AS
Pendekatan kolaborasi inklusi multi pihak dinilai dapat menjembatani hambatan dan tantangan pengusaha kehutanan dalam menguatkan bisnis regenerasi kehutanan seperti wanatani (agroforestry), imbal jasa lingkungan (PES) dan hasil hutan bukan kayu (NTFP’s).
Tentunya hal ini tidak hanya dibutuhkan dari kolaborasi multi pihak saja, namun juga berharap terdapat pendanaan melalui model public funding collaboration guna mewujudkan kemitraan antar sektor, baik sektor swasta, pemerintah dan masyarakat terkait dengan usaha pengelolaan bisnis kehutanan dalam rangka mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan komitmen NDC di Indonesia dalam rangka mencapai target SDG’s Nasional.
Lihat Juga :