22 Proyek Prioritas Strategis Bakal Disodorkan ke Investor, Nilainya Rp37,32 Triliun
Jum'at, 16 Desember 2022 - 19:51 WIB
Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa penyusunan peta potensi investasi prioritas sangat berdampak positif. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa penyusunan peta potensi investasi prioritas sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan realisasi investasi. Usai Peta Peluang Investasi (PPI) Prioritas Strategis selesai disusun, ada 22 Proyek PPI 2022 yang siap ditawarkan senilai Rp37,32 triliun.
Menurut Bahlil, melalui program yang dilakukan oleh Kementerian Investasi itu diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan promosi investasi. Bahlil menjelaskan bahwa saat ini pemerintah fokus pada sektor hilirisasi, bukan hanya komoditas tambang saja, tetapi juga pangan.
“Karena kalau dulu kita melakukan promosi, itu selalu mengarang bebas. Nah sekarang Alhamdulillah, dengan Kementerian Investasi melakukan program untuk melakukan detailing terhadap potensi investasi apa saja di daerah, itu lengkap dengan FS (Feasibility Study)," jelas Bahlil dalam sambutannya secara daring, Jumat (16/12/2022).
"Ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana kemudian mempermudah para investor dalam bisa melakukan investasi,” sambungnya.
Proyek PPI 2022 yang siap ditawarkan itu berada di 13 provinsi yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Banten.
Adapun 22 proyek prioritas strategis 2022 tersebut terdiri dari 11 proyek berbasis sumber daya alam dan 11 proyek berbasis industri manufaktur.
Sebagai informasi, kegiatan penyusunan PPI itu sudah dimulai oleh Kementerian Investasi/BKPM sejak tahun 2020 lalu. Sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan telah diluncurkan senilai Rp155,12 triliun dengan 4 (empat) sektor proyek investasi berkelanjutan yang ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi.
Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, 14 proyek investasi berkelanjutan di antaranya telah diminati oleh investor senilai Rp49,82 triliun dengan status NDA (Non-Disclosure Agreement).
Menurut Bahlil, melalui program yang dilakukan oleh Kementerian Investasi itu diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan promosi investasi. Bahlil menjelaskan bahwa saat ini pemerintah fokus pada sektor hilirisasi, bukan hanya komoditas tambang saja, tetapi juga pangan.
“Karena kalau dulu kita melakukan promosi, itu selalu mengarang bebas. Nah sekarang Alhamdulillah, dengan Kementerian Investasi melakukan program untuk melakukan detailing terhadap potensi investasi apa saja di daerah, itu lengkap dengan FS (Feasibility Study)," jelas Bahlil dalam sambutannya secara daring, Jumat (16/12/2022).
"Ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana kemudian mempermudah para investor dalam bisa melakukan investasi,” sambungnya.
Proyek PPI 2022 yang siap ditawarkan itu berada di 13 provinsi yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Banten.
Baca Juga
Adapun 22 proyek prioritas strategis 2022 tersebut terdiri dari 11 proyek berbasis sumber daya alam dan 11 proyek berbasis industri manufaktur.
Sebagai informasi, kegiatan penyusunan PPI itu sudah dimulai oleh Kementerian Investasi/BKPM sejak tahun 2020 lalu. Sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan telah diluncurkan senilai Rp155,12 triliun dengan 4 (empat) sektor proyek investasi berkelanjutan yang ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi.
Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, 14 proyek investasi berkelanjutan di antaranya telah diminati oleh investor senilai Rp49,82 triliun dengan status NDA (Non-Disclosure Agreement).
(akr)
tulis komentar anda