Saktinya Perppu Cipta Kerja: Bisa Sanksi Kepala Daerah dan Anggota DPRD
Selasa, 03 Januari 2023 - 07:17 WIB
Pemerintah pusat bisa menahan gaji kepala daerah dan anggota DPRD yang dianggap melanggar Perppu Cipta Kerja. Foto/Ilustrasi/DPRDJateng
JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu ) No. 2 Tahun 2022 bukan hanya mengatur pengusaha dan buruh, namun juga penyelenggara pemerintah di tingkat daerah. Pasal 252 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi atau kabupeten/kota yang masih memberlakukan perda (peraturan daerah) yang tidak sesuai ketentuan pada Pasal 250 akan dikenakan sanksi.
Baca juga: Kritik AHY terhadap Perppu Cipta Kerja: Hukum Bukan untuk Kepentingan Elite
Sedangkan Pasal 250 Perppu berbunyi "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan".
Sanksi bagi para penyelenggara negara di tingkat daerah yang melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi administratif berupa gaji yang tidak dibayarkan.
Baca juga: Kritik AHY terhadap Perppu Cipta Kerja: Hukum Bukan untuk Kepentingan Elite
Sedangkan Pasal 250 Perppu berbunyi "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan".
Sanksi bagi para penyelenggara negara di tingkat daerah yang melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi administratif berupa gaji yang tidak dibayarkan.
Lihat Juga :