Badan Pangan Pede Stok Beras Tahun 2023 Sebanyak 2,4 Juta Ton
Rabu, 04 Januari 2023 - 11:51 WIB
Cadangan beras pemerintah di Bulog ditargetkan sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Foto/Dok
JAKARTA - Badan Pangan Nasional terus memastikan stok beras di pasaran terjaga dengan harga yang stabil. Salah satu upayanya, meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan memperbesar serapan Bulog.
Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi memproyeksikan, pada tahun 2023 Bulog memiliki stok CBP untuk satu tahun sebesar 2,4 juta ton, dengan stok akhir tahun sebanyak 1,2 juta ton.
"Proyeksi tersebut meningkat dibanding penyerapan tahun 2022, dan sampai 31 Desember 2022 angka serapan Bulog tercatat sebanyak 993 ribu ton," terang Arief dikutip Rabu (4/1/2023).
Kemudian, dia juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mematangkan sejumlah strategi peningkatan serapan gabah dan beras untuk mengisi CBP pada panen raya Maret-April tahun ini. Pemerintah sudah memperingatkan bahwa kebijakan impor beras hanya boleh dilakukan hingga Februari 2023.
Salah satu strategi mengisi CBP adalah membenahi penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat.
"Sejak Desember hingga memasuki Januari kita rutin melakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, di antaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD,” papar Arief.
Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi memproyeksikan, pada tahun 2023 Bulog memiliki stok CBP untuk satu tahun sebesar 2,4 juta ton, dengan stok akhir tahun sebanyak 1,2 juta ton.
"Proyeksi tersebut meningkat dibanding penyerapan tahun 2022, dan sampai 31 Desember 2022 angka serapan Bulog tercatat sebanyak 993 ribu ton," terang Arief dikutip Rabu (4/1/2023).
Kemudian, dia juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mematangkan sejumlah strategi peningkatan serapan gabah dan beras untuk mengisi CBP pada panen raya Maret-April tahun ini. Pemerintah sudah memperingatkan bahwa kebijakan impor beras hanya boleh dilakukan hingga Februari 2023.
Salah satu strategi mengisi CBP adalah membenahi penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat.
"Sejak Desember hingga memasuki Januari kita rutin melakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, di antaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD,” papar Arief.
(uka)
tulis komentar anda