Tekan Ongkos Logistik dengan Perbanyak UMKM di Kawasan Timur

JAKARTA - Pelaku bisnis di bidang logistik berharap pemerintah daerah (pemda) di kawasan Indonesia Timur dapat lebih menggeliatkan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Semakin banyak populasi UMKM berpotensi membuat ongkos logistik dari dan ke kawasan timur menjadi lebih efisien.

Direktur Komersial PT POS Indonesia Charles Sitorus mengatakan, aktivitas logistik dari dan ke Indonesia Timur memang memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini tidak hanya dirasakan POS tetapi juga perusahaan penyedia jasa logistik lainnya.

( )

Tantangan yang dimaksud lebih soal transportasi. Pengiriman dari dan ke kawasan Indonesia timur kerap tergantung kepada jalur udara alias pesawat. Namun, jadwal penerbangan yang ada belum seramai lalu lintas udara di kawasan barat.

“Kadang masalahnya muncul begini, saat berangkat kirim ke sana (timur), barang ada tetapi saat hendak balik justru kosong. Maka, perlu kerja sama dengan pemerintah daerah untuk kembangkan UMKM di sana,” tutur Charles dalam Katadata Forum Virtual Series bertajuk Pola Perubahan Konsumen Belanja Online, Selasa (14/7/2020).

Tantangan pengiriman dari dan menuju kawasan timur diakui POS yang notabene perusahaan logistik dengan jaringan terluas di Tanah Air. Artinya, kendala serupa kemungkinan besar juga dirasakan perusahaan logistik swasta lain.

Pada sisi lain, Dosen Universitas Multimedia Nusantara Zaroni mengutarakan bahwa ongkos logistik di Indonesia secara umum tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yakni berkisar 23%. Beberapa rekomendasi dikemukakan untuk mengatasi kondisi ini, contohnya melalui perbaikan konektivitas transportasi terutama dari dan ke wilayah timur.

( )

Menurut Zaroni, hal lain yang perlu diperhatikan pula adalah soal standardisasi barang kiriman alias paket. “Standar pengemasan sebetulnya penting juga agar meningkatkan efisiensi ketika loading dan penumpukan barang di kontainer,” ucap Zaroni.

Dia juga menyinggung terkait digitalisasi logistik, misalnya dokumen logistik sebaiknya dapat diakses secara daring dan idealnya cukup satu saja. Dengan begitu, tak perlu ganti dokumen beru setiap kali ganti moda transportasi. Langkah-langkah semacam ini, imbuh Zaroni, bisa menurunkan ongkos logistik sekitar lima persen.