Pos Indonesia Berharap Dukungan DPR Jadi Holding BUMN Logistik
loading...
Komisi VI DPR saat berkunjung ke PT Pos Indonesia. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) berharap mendapat dukungan regulasi dari kalangan legislatif agar bisa menjadi champion layanan dan konsolidator logistik BUMN berbasis digital platform dan green energy. Upaya itu sejalan dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir agar ke depan Pos Indonesia menadi BUMN sektor logistik .
“Tentu harapan Menteri BUMN itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia, karena saat ini Pos Indonesia cenderung menitikberatkan layanannya pada sektor kurir. Artinya kami harus menjadikan kontribusi logistic service menjaadi nomor satu bagi perusahaan,” kata Direktur Utama Faizal R. Djoemadi, saat menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR, dikutip Rabu (8/2/2023).
Gagasan serupa menjadi salah satu usulan Komisi VI DPR, bahkan Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, mengusung Pos Indonesia sebagai pemimpin dari holding BUMN logistik. Upaya itu agar BUMN menjadi lebih solid dalam menghadapi persaingan di bisnis logistik.
“Usulan ini diharapkan nantinya bisa memudahkan konsolidasi dan agar bisnis industri logistik negara dapat bersaing dengan perusahaan logistik swasta,” ungkap Martin.
Jon Erizal, anggota Komisi VI, sepandangan soal holding BUMN logistik. Menurut Erizal pembentukan holding BUMN logistik tak lepas dari banyaknya anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang tersebut.
"Jika seluruh perusaahaan logistik negara disatukan tentunya akan mempermudah integrasi logistik dan akan menekan biaya pengiriman logitik itu sendiri. Usulan ini nantinya akan dibahas dalam rapat Komisi VI untuk pematangan konsep," kata Jon Erizal.
Faizal R. Djoemadi menambahkan bahwa saat ini manajemen perusahaan sedang menyusun roadmap 2023 Pos Indonesia menuju perusahaan BUMN logistik. Hasil dari transformasi menuju BUMN logistik belum akan dirasakan dalam waktu dekat, namun Faizal optimistis hasilnya dapat mulai dirasakan di tahun 2024.
"Target kami tentunya nanti portofolio logistik akan menjadi penyumbang revenue terbesar di atas portofolio bisnis Pos Indonesia yang lain dan mampu tumbuh di atas rata-rata industri logistik nasional,” pungkas Faizal.
“Tentu harapan Menteri BUMN itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia, karena saat ini Pos Indonesia cenderung menitikberatkan layanannya pada sektor kurir. Artinya kami harus menjadikan kontribusi logistic service menjaadi nomor satu bagi perusahaan,” kata Direktur Utama Faizal R. Djoemadi, saat menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR, dikutip Rabu (8/2/2023).
Gagasan serupa menjadi salah satu usulan Komisi VI DPR, bahkan Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, mengusung Pos Indonesia sebagai pemimpin dari holding BUMN logistik. Upaya itu agar BUMN menjadi lebih solid dalam menghadapi persaingan di bisnis logistik.
“Usulan ini diharapkan nantinya bisa memudahkan konsolidasi dan agar bisnis industri logistik negara dapat bersaing dengan perusahaan logistik swasta,” ungkap Martin.
Jon Erizal, anggota Komisi VI, sepandangan soal holding BUMN logistik. Menurut Erizal pembentukan holding BUMN logistik tak lepas dari banyaknya anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang tersebut.
"Jika seluruh perusaahaan logistik negara disatukan tentunya akan mempermudah integrasi logistik dan akan menekan biaya pengiriman logitik itu sendiri. Usulan ini nantinya akan dibahas dalam rapat Komisi VI untuk pematangan konsep," kata Jon Erizal.
Faizal R. Djoemadi menambahkan bahwa saat ini manajemen perusahaan sedang menyusun roadmap 2023 Pos Indonesia menuju perusahaan BUMN logistik. Hasil dari transformasi menuju BUMN logistik belum akan dirasakan dalam waktu dekat, namun Faizal optimistis hasilnya dapat mulai dirasakan di tahun 2024.
"Target kami tentunya nanti portofolio logistik akan menjadi penyumbang revenue terbesar di atas portofolio bisnis Pos Indonesia yang lain dan mampu tumbuh di atas rata-rata industri logistik nasional,” pungkas Faizal.
(uka)
Explore More