Bantah CPO Indonesia Diboikot Uni Eropa, Airlangga: Tak Perlu Merepons yang Tak Ada
loading...
Kabar CPO Indonesia diboikot Uni Eropa tidaklah benar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa ada pemboikotan produk kelapa sawit ataupun CPO oleh Uni Eropa (UE). Airlangga pun mengimbau agar mengabaikan kabar tersebut.
"Tidak ada boikot-boikotan. Jadi kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada," ujar Airlangga dalam konferensi pers pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Dia menyebut bahwa sosialisasi, komunikasi, dan dialog terus didorong. Sementara itu, harga CPO yang turun naik, sebut dia, juga dipengaruhi oleh permintaan pasar.
"Salah satu yang harus kita kembangkan adalah produk-produk turunan, sehingga tidak menggantungkan hanya minyak goreng misalnya, tetapi kita juga mendorong ke nilai tambah atau hilirisasi," jelas Airlangga.
Dia juga mencontohkan, bahwa sejak 1 Februari lalu, pemerintah telah mengenalkan B35. Kehadiran B35 ini diharapkan bisa menambah permintaan domestik hingga 3 juta.
Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di UE, pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia hari ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut dari sektor kelapa sawit, dan juga mencari kemungkinan kolaboratif, penempatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
"Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) juga bermaksud untuk terus terlibat dengan UE dalam mencapai dan mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen," pungkas Airlangga.
"Tidak ada boikot-boikotan. Jadi kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada," ujar Airlangga dalam konferensi pers pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Dia menyebut bahwa sosialisasi, komunikasi, dan dialog terus didorong. Sementara itu, harga CPO yang turun naik, sebut dia, juga dipengaruhi oleh permintaan pasar.
"Salah satu yang harus kita kembangkan adalah produk-produk turunan, sehingga tidak menggantungkan hanya minyak goreng misalnya, tetapi kita juga mendorong ke nilai tambah atau hilirisasi," jelas Airlangga.
Dia juga mencontohkan, bahwa sejak 1 Februari lalu, pemerintah telah mengenalkan B35. Kehadiran B35 ini diharapkan bisa menambah permintaan domestik hingga 3 juta.
Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di UE, pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia hari ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut dari sektor kelapa sawit, dan juga mencari kemungkinan kolaboratif, penempatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
"Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) juga bermaksud untuk terus terlibat dengan UE dalam mencapai dan mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen," pungkas Airlangga.
(uka)
Lihat Juga :
