Dukung Pembangunan IKN Nusantara, Pengadaan Barang dan Jasa Akan Dipermudah
loading...
Kepala LKPP Hendrar Prihadi meminta semua pihak mendukung pembangunan IKN Nusantara. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Hendrar Prihadi menyebutkan, untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara , perlu adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak.
Hendi, sapaan Hendrar, menekankan bahwa IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama. Apalagi menurutnya, pemindahan ibu kota memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, seperti sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56% populasi Indonesia ada di Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang," tutur Hendi, dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).
Menurut Hendi, kehadiran IKN Nusantara akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia. Hendi juga mengatakan bahwa saat ini LKPP telah melakukan upaya-upaya percepatan, khususnya terkait pembiayaan pembangunan yang diyakini akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.
"Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha," jelas Hendi.
Untuk itu Hendi bersama LKPP kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," terang Hendi.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengungkapkan, skema KPBU membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat, sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 hektare," pungkas Ali.
Hendi, sapaan Hendrar, menekankan bahwa IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama. Apalagi menurutnya, pemindahan ibu kota memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, seperti sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56% populasi Indonesia ada di Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang," tutur Hendi, dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).
Menurut Hendi, kehadiran IKN Nusantara akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia. Hendi juga mengatakan bahwa saat ini LKPP telah melakukan upaya-upaya percepatan, khususnya terkait pembiayaan pembangunan yang diyakini akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.
"Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha," jelas Hendi.
Untuk itu Hendi bersama LKPP kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," terang Hendi.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengungkapkan, skema KPBU membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat, sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 hektare," pungkas Ali.
(uka)
Explore More