8.111 Kasus Pertanahan Belum Selesai, Kementerian ATR/BPN: Permasalahan di Tanah Air Kita
loading...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 ada 8.111 kasus konflik pertanahan yang belum terselesaikan di Indonesia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 ada 8.111 kasus pertanahan yang belum terselesaikan di Indonesia.Dipaparkan dari total8.111 konflik pertanahanyang ada di antaranyaterdiri dari 4.211 kasus sengketa, kasus konflik ada 550 dan perkara di pengadilan terdapat3.290 kasus.
"Ini kondisi permasalahan yang ada di Tanah Air kita ini," kata Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN , RB Agus Widjayantodalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya, kasus yang paling dominan menurut catatan Kementerian ATR/BPN adalah sengketa penguasaan kepemilikan tanah.
"Misalnya satu bidang tanah yang sudah dimiliki dengan hak tertentu diklaim oleh pihak lain dengan alasan yang sama atau bisa juga berbeda. Misalnya sertifikat tadi diklaim, misalnya ada girik lain bisa saja satu girik atau dua girik atau lebih dari dua girik yang mengklaim atau juga diklaim bahwa itu adalah tanah pihak lain berdasarkan pihak lama," jelasnya.
Agus melanjutkan, pihaknya juga menerima aduan tentang adanya sertifikat yang double."Bisa Jadi sebetulnya sertifikat itu tidak hilang, tapi dinyatakan hilang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti," ungkapnya
"Nah sertifikat yang aslinya ini masih dia pegang sebetulnya lagi dijadikan jaminan utang di gadai, yang baru ini dialihkan sehingga seakan-akan ada dua sertifikat. Kemudian bisa juga yang satu adalah sertifikat yang memang palsu artinya bukan produk dari ATR/BPN," beber Agus.
"Ini kondisi permasalahan yang ada di Tanah Air kita ini," kata Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN , RB Agus Widjayantodalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya, kasus yang paling dominan menurut catatan Kementerian ATR/BPN adalah sengketa penguasaan kepemilikan tanah.
"Misalnya satu bidang tanah yang sudah dimiliki dengan hak tertentu diklaim oleh pihak lain dengan alasan yang sama atau bisa juga berbeda. Misalnya sertifikat tadi diklaim, misalnya ada girik lain bisa saja satu girik atau dua girik atau lebih dari dua girik yang mengklaim atau juga diklaim bahwa itu adalah tanah pihak lain berdasarkan pihak lama," jelasnya.
Agus melanjutkan, pihaknya juga menerima aduan tentang adanya sertifikat yang double."Bisa Jadi sebetulnya sertifikat itu tidak hilang, tapi dinyatakan hilang kemudian diterbitkan sertifikat pengganti," ungkapnya
"Nah sertifikat yang aslinya ini masih dia pegang sebetulnya lagi dijadikan jaminan utang di gadai, yang baru ini dialihkan sehingga seakan-akan ada dua sertifikat. Kemudian bisa juga yang satu adalah sertifikat yang memang palsu artinya bukan produk dari ATR/BPN," beber Agus.
(akr)
Explore More